Tok! Komisi VI DPR Setuju Kucurkan PMN Rp73,26 Triliun untuk 10 Perusahaan Pelat Merah
JAKARTA - Komisi VI DPR menyetujui usulan Menteri BUMN Erick Thohir terkait penyaluran penyertaan modal negara (PMN) tambahan untuk 10 badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp73,26 triliun.
Adapun PMN ini terbagi dua yakni tunai dan nontunai dan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal, selaku pimpinan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengambilan keputusan tekait PMN pada BUMN Tahun Anggaran 2023 dan aksi korporasi 2022, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juli.
"Angkanya sudah benar? Bisa kita setujui? Baik, Komisi VI menyetujui usulan penyertaan modal negara tunai tahun 2023," ujar Hekal seraya mengetuk palu.
Adapun PMN tunai Tahun Anggaran 2023 meliputi PT PLN (Persero) senilai Rp10 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT (penugasan).
Kedua, PT LEN Industri (Persero) atau Defend ID sebesar Rp3 triliun untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur, dan modernisasi senjata (pengembangan usaha).
Ketiga, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD sebesar Rp2 triliun yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (pengembangan usaha).
Keempat, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp30,56 triliun yang akan digunakan untuk Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri dari atas PMN kontruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
Kelima, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau In Journey sebesar Rp9,5 triliun yang akan digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Madalika (penusagan dan pengembangan usaha).
Keenam, PT Bahana Pembinaan Usah Indonesia (Persero) atau IFG sebesar Rp6 triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (penugasan).
Ketujuh, PT KAI (Persero) sebesar Rp4,1 triliun akan digunakan dalam rangka memenuhi setiran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB.
Kedelapan, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp3 triliun digunakan dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan (pengembangan usaha).
Kesembilan, Perum Damri sebesar Rp867 miliar digunakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis,KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan (penugasan dan pengembangan usaha).
Terakhir, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/Airnav Indonesia sebesar Rp790 triliun yang akan digunakan dalam rangka mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem (penugasan).
Baca juga:
Selain itu, Hekal juga membacakan persetujuan untuk PMN non tunai Tahun Anggaran 2023 kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Di antaranya, PT LEN Industri/ Defend ID sebesar Rp838,4 miliar yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.
Lalu, PT RNI/ID FOOD Rp2.609 triliun yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN non tunai merupakan konversi RDI/SLA dan eks BPPN, angka porsi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.