Kunjungi Mina, Komisi VIII DPR Minta Kemenag Kawal Persiapan Puncak Haji

JAKARTA - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk mengecek lokasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Komisi yang membidangi urusan agama ini pun meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag), mengawal persiapan jemaah Indonesia menjalani puncak haji pekan depan.

“Kami berharap Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji Indonesia mengkomunikasikan kepada Muassasah agar mempersiapkan secara maksimal fasilitas bagi jemaah haji Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, Sabtu, 2 Juli.

Diah sudah mengecek tenda bagi jemaah haji Indonesia di Arafah. Ia menemukan masih kurang memadainya fasilitas bagi jemaah Indonesia, di antaranya saluran air yang belum terpasang, dapur yang belum jadi, hingga kasur bagi jemaah yang ukurannya sangat kecil.

“Padahal biaya Masyair tahun ini naik. Tapi saya tidak melihat adanya peningkatan fasilitas bagi jemaah haji yang signifikan di Armuzna,” tuturnya.

“Misalnya tidak ada penambahan toilet. Kasur yang terlalu kecil. Fasilitas tenda sebatas adanya AC baru,” imbuh Diah.

Calon jemaah haji akan menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijah, yang akan jatuh pada Jumat, 8 Juli mendatang. Untuk itu, Diah mendorong agar Kemenag mengkomunikasikan kepada panitia haji Arab Saudi untuk meningkatkan fasilitas untuk jemaah haji Indonesia.

“Karena walaupun ada tambahan biaya Masyair ternyata fasilitasnya tidak ada perbaikan atau penambahan, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hanya AC yang menjadi tambahan,” jelas Diah.

“Diharapkan dengan sisa waktu yang ada, Kemenag bisa mengkomunikasikan persiapan fasilitas di Arafah dan Mina untuk memaksimalkan fasilitas yang bisa digunakan jemaah haji Indonesia,” imbuh Legislator dari Dapil Jawa Barat itu.

Diah berharap saat puncak haji pekan depan, semua fasilitas yang dibutuhkan jemaah haji sudah siap.

“Persiapannya harus dikawal sebaik mungkin dalam menghadapi haji akbar tanggal 8. Seminggu ini harus dikawal dan diawasi Kemenag” tegas Diah.