KSP: Pertama Kalinya Putra Papua Jadi Wamendagri, Jokowi Paham Persoalan
PAPUA - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami situasi di Papua. Hal itu disampaikannya perihal ditunjuknya putra Papua, John Wempi Wetipo, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).
Jaleswari mengatakan ditunjuknya John Wempi sebagai Wamendagri merupakan sejarah baru yang dicetak Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Untuk pertama kalinya putra Papua menjadi Wamendagri. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Presiden memahami persoalan Papua, dan melihat bahwa kader-kader pemimpin dari Papua memiliki kesiapan untuk mengisi kepemimpinan nasional,” katanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis 16 Juni.
Jaleswari, yang juga peneliti senior LIPI, mengatakan Presiden Jokowi memegang doktrin Indonesia Sentris dalam program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Komitmen Presiden diwujudkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Kehadiran John Wempi, ujar Jaleswari, akan memperkuat kinerja pemerintah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua, terutama untuk wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan.
"Sebagai mantan kepala daerah, beliau sangat memahami soal Otonomi Khusus," tuturnya.
Baca juga:
- Pj Gubernur Paulus Waterpauw Minta Jokowi Dukung Otsus dan DOB untuk Papua
- Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E, KPK Minta Eks Sesmenpora Jelaskan Pengelolaan Anggaran
- Jokowi Ajak Jerman Berbagi Teknologi dan Akses Pendanaan Pasar Karbon Hingga Mobil Listrik di Tanah Air
- Pembahasan Jokowi dengan Ketum Parpol di Istana, Surya Paloh: Prediksi IMF dan World Bank Soal 40 Negara Gagal
Ia juga menilai, John Wempi akan sangat membantu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mempersiapkan beberapa agenda penting terkait pembangunan Papua.
Agenda tersebut antara lain pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan penyelesaian rencana induk percepatan pembangunan Papua, serta percepatan pembangunan melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
"Dengan adanya pejabat yang sangat memahami kondisi lapangan dan memiliki jaringan komunikasi yang baik di daerah, cita-cita untuk pembangunan Papua sejahtera dapat berjalan lebih cepat, dan Otsus bisa hasilkan manfaat lebih besar. Kami optimis ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.