Pj Gubernur Paulus Waterpauw Minta Jokowi Dukung Otsus dan DOB untuk Papua
PAPUA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Dukungan dalam bentuk Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat yang telah dikirimkan Waterpauw ke Kepala Negara di Jakarta.
Waterpauw mengatakan, deklarasi dukungan Otsus dan DOB merupakan kesepakatan para bupati, wali kota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat Papua Barat.
Selain dikirim ke Presiden Jokowi, deklarasi dukungan Otsus dan DOB dikirim ke pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Naskah deklarasi dukungan kebijakan Otsus dan DOB disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menkopolhukam, Mendagri, Menkeu, Menkumham, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan," kata Waterpauw ketika dihubungi Kamis 16 Juni.
Baca juga:
- Pembahasan Jokowi dengan Ketum Parpol di Istana, Surya Paloh: Prediksi IMF dan World Bank Soal 40 Negara Gagal
- Raja Juli Antoni, Politikus Muda PSI Eks Kader PDI Perjuangan
- Cukup 1 Jam Bagi Jokowi untuk Yakin Zulkifli Hasan Cocok Gantikan M Lutfi Sebagai Menteri Perdagangan
- Zulkifli Hasan Jadi Mendag, Gerindra: Tidak Akan Sulit Cari Frekuensi yang Sama di Kabinet
Ia menegaskan, isi deklarasi para pimpinan dan masyarakat dari berbagai latar belakang itu menegaskan kebulatan sikap masyarakat Papua Barat yang menginginkan pemekaran dalam bentuk DOB dan Otsus.
"Bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat dan para bupati, wali kota se-Provinsi Papua Barat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, buruh, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda mewakili seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat menyatakan berkomitmen mendukung implementasi kebijakan Otsus di Tanah Papua," demikian salah satu isi butir deklarasi.
DOB dan Otsus diminta untuk dijalankan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebelum dikirim ke Presiden Jokowi, deklarasi dukungan telah dibacakan di hadapan Forum Raker Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua Barat bertempat di Gedung PKK, Arfai, 14 Juni 2022.
Zakarias Horota selaku Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai membacakan deklarasi setelah didahului penyampaian aspirasi tokoh masyarakat Soleiman Sikirit, dan tokoh pemuda Sius Dowansiba.
Waterpauw yang merupakan putra asli Papua dan mantan Kapolda Papua Barat menyebut deklarasi dukungan pemekaran dari para bupati dan masyarakat Papua Barat merupakan salah satu hasil pelaksanaan Raker Paripurna Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat.
Adapun raker para bupati dan wali kota itu sebagai wadah konsolidasi pemerintahan, kerja sama, dan sinkronisasi program-program di daerah bersama provinsi.
"Tujuannya untuk mendukung penyelenggaraan, soliditas pemerintahan, dan otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab," kata Waterpauw.
Waterpauw turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen deklarasi bersama para bupati, wali kota, dan tokoh masyarakat Papua Barat.
Dokumen deklarasi dukungan Otsus dan DOB ditandatangani Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor, Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Kaimana Freedy Thie, Wakil Bupati Sorong Selatan Wempi Wely Rengkung, Pj Bupati Tambrauw Engelberthus G Kochu.
Selain itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren, Rektor Unipa Meky Sagrim, Tokoh Masyarakat Ayamaru Marthen Nauw, Tokoh Masyarakat Flobamora Clinton Tallo, Tokoh Binasket Napolion Fakdawer, Tokoh Ikaswara Jawa Sujanto, Tokoh Intelektual Arfai Mansel Yafet Inden, Tokoh Pemuda Soerse Daisu, Tokoh Perempuan Lenie M Prawar, Tokoh Agama Pdt Zadrak Simbiak, dan para tokoh lainnya.