94 Persen ABK Kapal Ikan Tak Bersertifikat, Pengamat: KKP Perlu Kerja Keras
JAKARTA - Pengamat Kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengaku pentingnya upaya kerja keras memberikan sertifikasi yang dibutuhkan bagi Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan di berbagai daerah.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu bekerja keras agar hal ini teratasi," kata Abdul Halim dikutip dari Antara, Kamis 2 Juni.
Abdul Halim menuturkan, hal tersebut terkait dengan temuan kajian di Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta, sebagian besar atau 94 persen ABK di kapal ikan dalam negeri belum bersertifikat sebagai prasyarat bekerja di laut.
Abdul Halim menilai, temuan itu tidak mengejutkan dan mencerminkan kondisi lapangan sesungguhnya.
Menurut dia, pelatihan yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait terkadang melewatkan mengenai hasil yang ditunjukkan dari pelatihan.
Sehingga pelatihan yang ada harus terus berkelanjutan pengawasannya serta berfokus kepada apa yang bisa bermanfaat bagi peserta pelatihan seperti sertifikasi untuk melaut.
Baca juga:
Sekadar diketahui, terkait dengan aktivitas pelatihan masyarakat pesisir, KKP telah melatih 600 nelayan untuk mendukung keberhasilan program prioritas sektor kelautan dan perikanan nasional seperti Kampung Nelayan Maju (Kalaju), penangkapan ikan terukur, hingga mata pencaharian alternatif bagi nelayan.
"Pelatihan ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas KKP, dalam hal ini Kalaju dan penangkapan ikan terukur," kata Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta.
Ia menyebutkan Program Kalaju merupakan upaya mewujudkan ekonomi biru, dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui sektor kelautan dan perikanan.
Untuk itu, kata dia, masyarakat perlu didukung dengan kompetensi yang mumpuni, sehingga mendukung produktivitas nelayan, yang berujung kepada peningkatan hasil produksi yang berkelanjutan.
BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) menggelar pelatihan bagi masyarakat nelayan di berbagai daerah.
Terbaru, Puslatluh KP melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon menggelar dua pelatihan secara daring bagi para nelayan pada minggu ketiga dan keempat Mei 2022.
Kegiatan tersebut terdiri dari Pelatihan Perawatan dan Perbaikan Mesin Motor Tempel dengan peserta sebanyak 272 orang, dan Pelatihan Penangkapan Ikan dengan Pancing Tonda yang diikuti sebanyak 328 orang.
Sementara itu Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati menekankan, pelatihan tersebut berpotensi sebagai peluang ekonomi alternatif bagi para nelayan selain melaut.
Contohnya, dengan memanfaatkan ilmu dari pelatihan untuk membuka bengkel perawatan mesin kapal maupun membuka usaha penjualan alat tangkap ikan.