Pemerintah Kazakhstan Tetapkan Aturan yang Lebih Ketat untuk Penambangan Kripto

JAKARTA - Pemerintah Kazakhstan telah menetapkan persyaratan pelaporan baru untuk operator penambangan cryptocurrency dengan perhatian yang tajam tentang bagaimana penggunaan energi industri yang mempengaruhi jaringan listrik lokal.

Perintah yang diterbitkan oleh Menteri Pengembangan Digital negara itu awal pekan ini memaksa bisnis pertambangan digital untuk memberikan informasi yang komprehensif 30 hari sebelum memulai operasi.

Konsumsi listrik dan "spesifikasi teknis" untuk koneksi ke jaringan listrik harus disediakan sebelum memulai operasi. Jumlah dan jenis peralatan pertambangan yang digunakan, deklarasi kargo pabean untuk peralatan tersebut dan setiap investasi yang direncanakan untuk 12 bulan ke depan juga harus disertakan.

Kazakhstan dibanjiri masuknya penambang kripto setelah pemerintah China menindak praktik tersebut pada pertengahan 2021. Meningkatnya penggunaan rig penambangan di negara itu menekan pasokan energi dan memaksa pemerintah Kazakhstan untuk mengambil tindakan. Bahkan   kadang-kadang memutus aliran listrik ke penambang.

Persyaratan pelaporan baru juga menyatakan bahwa penambang harus menyerahkan informasi tentang badan hukum yang melakukan operasi, yang harus menjadi penduduk Republik Kazakhstan, bersama dengan informasi kontak, serta alamat fisik dan IP yang digunakan dalam kegiatannya.

Informasi yang sama perlu diperbarui dan diserahkan dalam laporan triwulanan wajib, perusahaan yang mengakhiri operasi penambangan perlu melaporkan ketika mereka telah melakukannya.

Perintah terbaru ini merupakan pembaruan dari perintah yang sudah ada oleh Menteri pada Oktober 2020 yang mengatur aturan untuk memberikan informasi tentang kegiatan penambangan digital.

Proposal untuk menaikkan harga listrik dan meningkatkan pajak pada penambang kripto diajukan pada bulan Februari, yang menyarankan kenaikan harga listrik 335% bersamaan dengan penghapusan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada peralatan penambangan dan sebagai gantinya mengenakan pajak pada setiap bagian individu.

Pihak berwenang Kazakhstan telah berusaha untuk membasmi operasi penambangan kripto ilegal di negara itu karena beban yang mereka tempatkan pada jaringan energi. Pada bulan Maret, 106 operasi penambangan kripto ilegal ditutup menyusul penggerebekan oleh Badan Pemantau Keuangan yang menyita lebih dari 67.000 peralatan pada saat itu.

Pembaruan terbaru untuk Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) pada Agustus 2021 menunjukkan Kazakhstan menampung lebih dari 18% dari tingkat hash BTC dunia, negara kedua di belakang Amerika Serikat.