G20 Dorong Peningkatan Keuangan Berkelanjutan untuk Agenda 2030
JAKARTA - Sustainable Finance Working Group (SFWG) G20 mendorong penguatan sinergi sektor publik dan swasta dalam rangka meningkatkan keuangan berkelanjutan untuk memenuhi tujuan Agenda 2030 dan Perjanjian Paris.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra menyoroti peran sektor swasta dalam memobilisasi keuangan berkelanjutan yang terjangkau mengingat keterbatasan kapasitas fiskal dalam krisis global saat ini.
“Kapasitas fiskal negara-negara dalam krisis global saat ini sedang berlangsung terbatas,” katanya di Jakarta, Sabtu 40 April.
Salah satu upaya memobilisasi peran swasta dilakukan melalui Forum G20 Sustainable Finance Private Sector Roundtable.
Dalam forum ini sektor swasta berbagi pemikiran tentang praktik sukarela untuk membantu lembaga keuangan atau financial institution (FI) membangun dan memenuhi rencana transisi serta menciptakan lingkungan pendukung yang lebih luas.
Selain itu, sektor swasta dan publik juga membahas alat dan kebijakan untuk meningkatkan akses Usaha Kecil Menengah (UKM) ke instrumen keuangan berkelanjutan.
Tak hanya itu, sektor swasta turut berdiskusi mengenai peran keuangan digital dan mekanisme sektor publik di negara berkembang untuk meningkatkan akses ke pasar keuangan berkelanjutan.
Selanjutnya, perwakilan sektor swasta menyoroti beberapa bidang kerja potensial untuk membantu mempercepat peningkatan keuangan berkelanjutan.
Langkah mempercepat peningkatan keuangan berkelanjutan meliputi interoperabilitas pendekatan penyelarasan, ketersediaan data dan kualitasnya, pengungkapan transparansi rencana transisi serta peran sektor publik dalam memberikan insentif.
Baca juga:
- Makin Hangat Dugaan Korupsi Minyak Goreng untuk Danai Penundaan Pemilu 2024, Informasi 'Bukan Kaleng-Kaleng' Masinton Perlu Didalami Kejagung
- Ganjar Dukung Larangan Ekspor Minyak Goreng: Ini Tindakan Presiden yang Sangat Tegas!
- Tanggapi Informasi Masinton soal Korupsi Minyak Goreng Biayai Penundaan Pemilu, PKS: Kalau Benar, Bisa Jadi Skandal Memalukan
- Jokowi Larang Ekspor CPO Minyak Goreng, DPR Wanti-Wanti Pemerintah Jaga Stabilitas Harga di Dalam Negeri