Menkominfo Tegaskan Pembangunan IKN Lakukan Pendekatan Kesetaraan Akses
JAKARA – Pemerintah gunakan tiga pendekatan agar pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.
“Yaitu pembangunan sebagai Forest City, Sponge City dan Smart City. Untuk Smart City, IKN Nusantara akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” ujar Johnny seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu, 23 April.
Johnny menilai nantinya IKN Nusantara tidak hanya menjadi simbol identitas bangsa ataupun simbol negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik tapi juga bisa menunjukkan visi Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan dan sejalan dengan transformasi digital.
IKN Nusantara dijanjikan akan menjadi angin segar bagi masyarakat dan menjadi contoh konkret pembangunan baik di Indonesia kawasan Barat dan Indonesia kawasan Timur bisa setara.
“Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan ide kemajuan yang inklusif, Bhinneka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis atau kota cerdas yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi pusat inovasi yang mengkonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” katanya.
Kehadiran IKN Nusantara diharapkan juga bisa menjadi solusi atas tantangan yang tengah dihadapi Indonesia termasuk tantangan pemerataan ekonomi.
Baca juga:
Johnny mengungkapkan data Pemerintah terkait struktur ekonomi Indonesia secara spasial memang didominasi oleh kawasan Indonesia barat khususnya di Pulau Jawa yang mencapai kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,8 persen, disusul Pulau Sumatera dengan 21,7 persen.
Sementara untuk kawasan Timur yaitu Maluku dan Papua tercatat baru memberikan kontribusi sebesar 2,49 persen.
“Hal ini menunjukkan masih besarnya dominasi pulau Jawa dalam porsi ekonomi Indonesia. Urgensi lain dari pentingnya pemindahan ibukota negara adalah karena sampai dengan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi antar wilayah,” ujar Johnny.
Ia pun menyadari upaya pemerintah mengikis isu kesenjangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.
Oleh karena itu pembangunan IKN menjadi terobosan besar dan realisasi konkret keputusan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang lebih merata.