Kejati DKI Tegaskan Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng di Tanjung Priok Masih Berproses

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi pada ekspor minyak goreng melalui Pelabuhan Tanjung Priok periode 2021-2022 masih berjalan.

"Meski 5 April 2022, tim penyidik Kejati DKI menyerahkan penanganan kasus ekspor minyak goreng kepada penyidik Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, kasus tersebut masih berjalan di Kejati," kata Kepala Sekti Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKI Jakarta Ashari Syam di Jakarta, Rabu 20 April.

Ashari mengatakan bahwa yang diserahkan dan dikoordinasikan kepada Bea Cukai adalah terkait masalah pajak terkait bea keluar yang tidak dibayarkan oleh PT AMJ kepada negara selama melakukan ekspor minyak goreng kemasan dengan tujuan Hongkong antara Juli 2021 sampai dengan Januari 2022 tanpa dilengkapi dokumen ekspor (PEB) yang benar.

"Itu yang dilimpahkan penanganannya ke Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan," ucap Ashari.

Sementara di luar permasalahan tersebut, kata dia, tim penyidik Pidsus Kejati DKI Jakarta masih jalan menangani kasus dugaan korupsi distribusi ekspor minyak goreng.

Bahkan kini, tegasnya, kasusnya telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nomor: Print-1033/M.1/Fd.1/04/2022 tanggal 6 April 2022.

"Terkait pemberantasan mafia minyak goreng yang berkualifikasi tindak pidana korupsi sehubungan dengan proses distribusi ekspor ke Hongkong, yang berdampak pada kelangkaan minyak goreng di Indonesia," jelas Ashari.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada kasus itu, lanjutnya, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati DKI telah memeriksa enam orang saksi, salah satunya dari pihak perusahaan PT AMJ.

Melawan hukum

Lebih lanjut, dikatakan Ashari, penyidik pidsus Kejati DKI menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan karena ada perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh PT AMJ dan perusahaan lainnya pada periode 2021 dan 2022 dalam proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

"Sehingga memberikan akibat atau dampak perekonomian negara secara langsung dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, tim penyelidik Kejati DKI Jakarta mendapatkan fakta dugaan perbuatan melawan hukum formiil dan materiil oleh PT AMJ dengan merubah HS Code untuk menghindari Bea Keluar (ekspor ke luar negeri).

"Dan PT AMJ melakukan ekspor minyak goreng kemasan yang seharusnya dijual di dalam negeri, tidak untuk diekspor, sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia," katanya.

Bahkan, Kejati DKI telah melakukan gelar perkara bersama dengan pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, disepakati sehubungan dengan penyelidikan mafia minyak goreng dengan modus operandi perubahan HS Code vegetable oil menjadi vegetable yang diduga dilakukan oleh PT AMJ bersama perusahaan lainnya.

Kemudian penjualan minyak goreng yang merupakan produk untuk dijual di dalam negeri (bukan untuk di ekspor ke luar negeri) sebanyak 13.211 karton atau setara dengan 159.503,4 kilogram.

Bahkan ada juga minyak goreng yang ditimbun di gudang PT AMJ sebanyak 2.022 karton.

"Dan perbuatan tersebut dilakukan PT AMJ bersama perusahaan lainnya sejak Juli 2021 sampai dengan Januari 2022 yang secara langsung memberikan dampak kerugian perekonomian negara dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia," katanya.