Selain Soal Tingginya Harga Minyak Dunia, Ini Beberapa Alasan Pemerintah Bakal Naikkan Harga BBM dan LPG

JAKARTA - Sinyal pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kian menguat. Bahkan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Abdurohman mengungkapkan terdapat tiga alasan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM dan LPG 3 kg.

Menurutnya, keputusan ini tidak lepas dari agenda reformasi subsidi energi yang masuk dalam arah kebijakan subsidi energi di APBN 2022.

"Momentumnya bertepatan dengan adanya tekanan harga minyak dunia yang cukup tinggi dan jadi momentum yang tepat. Ada tiga alasan kenapa perlu penyesuaian kebijakan subsidi energi," ujar Abdurohman dalam diskusi virtual, Senin 18 April.

Pertama, subsidi energi khususnya BBM yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah dianggap sangat tidak tepat sasaran. Ia memaparkan, berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasioonal (Susenas), sekitar 40 persen dari kelompok masyarakat terbawah di Indonesia hanya menikmati sekitar 20 persen dari manfaat subsidi BBM.

"Sedangkan 80 persenya dinikmati kelompok rumah tangga golongan menengah ke atas. LPG juga demikian. Rumah tangga terbawah hanya menikmati 24 persen dari manfaat subsidi energi," imbuhnya,

Sedangkan, lanjutnya, total pengguna LPG yang masih disubsidi sebesar 92 persen dari total rumah tangga.

Kedua, ia menyebut perlu adanya penguatan keadilan karena manfaat yang dirasakan lebih banyak dinikmati oleh kelompok atas sehingga ke depan penyesuaian kebijakan subsidi BBM ini akan memperkuat keadilan dan berfokus pada isu ketimpangan.

Ketiga, dengan adanya selisih harga yang cukup lebar akan terjadi distorsi ekonomi. Ia menyebut ada kemungkinan terjadi penyelundupan terhadap bahan bakar.

"Kalau kita lihat selisih harga yang cukup besar antara Pertamax yang sekarang tidak disubsidi dengan pertalite cukup lebar sehingga mungkin akan terjadi kelangkaan karena akan ada yg beralih dari Pertamax ke Pertate," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengingatkan bahwa saat ini harga jual BBM dan LPG bersubsidi masih jauh dari harga keekonomian yang tengah melambung tinggi. Untuk itu masyarakat diimbau untuk menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga alokasi subsidi BBM dan LPG tidak tergerus dan lebih tepat sasaran.

Ia juga mengingatkan penyalahgunaan BBM subsidi akan menambah beban keuangan negara dan meminta masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan pemakaian BBM subsidi.

"Jadi kalau harga minyak dunia bertahan di level sekarang, Pemerintah berisiko mengeluarkan dana Rp320 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dan LPG. Itu belum termasuk listrik, mungkin listrik tidak sebesar itu," terang Arifin.

Jika ditinjau kembali, dalam asumsi APBN saat ini harga minyak mentah Indonesia atau ICP dipatok sebesar 63 dolar AS per barel, dan perhitungan alokasi subsidi dan kompensasi BBM dan LPG sekitar Rp130 triliun.

"Jadi ada Rp190 triliun yang harus bisa disiapkan kembali," ungkap Arifin.