Pemerintah dan DPR Diminta Tanggapi Tuntutan Mahasiswa di Demo 11 April

JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI diminta fokus untuk menanggapi tuntutan mahasiswa saat aksi demonstrasi pada Senin, 11 April. Mereka diminta tidak mengalihkan isu pada peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando yang hadir dalam di tengah kegiatan tersebut.

Ketua Setara Institute, Hendardi mengingatkan penting bagi pemerintah dan DPR RI memberikan perhatian pada substansi yang disampaikan mahasiswa saat aksi demonstrasi berlangsung. Sebab, tanpa atensi dari dua pihak itu, hanya akan menggambarkan keengganan mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Setidaknya, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi itu. Pertama, mereka meminta agar Presiden Jokowi secara tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Selanjutnya, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan harga minyak goreng yang saat ini melambung tinggi plus mengkritik kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax.

"Setara Institute menekankan bahwa substansi yang disuarakan dalam gerakan mahasiswa ini haruslah menjadi atensi utama bagi pemerintah dan DPR," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Rabu, 13 April.

Sementara terhadap kekerasan yang dialami oleh Ade Armando, Setara Institute mengutuk keras dan meminta pihak kepolisian untuk perlu melakukan tindakan tegas terhadap para pelakunya. Apalagi, Hendardi bilang, para pengeroyok dosen yang juga pegiat sosial media tersebut telah berhasil diidentifikasi.

Tapi, di sisi lain, Hendardi mengatakan Setara Institute menolak berbagai upaya pembusukan yang diarahkan pada gerakan mahasiswa tersebut.

"Seperti menghembuskan narasi bahwa gerakan disusupi kepentingan politik tertentu, disusupi kelompok-kelompok yang hendak melakukan tindak kekerasan, atau pun narasi-narasi yang mengarahkan bahwa ini tidak lagi murni gerakan mahasiswa," ungkapnya.

Hendardi tak menampik, setiap aksi mahasiswa selalu dibarengi dengan potensi pembusukan. Tapi, dia mengingatkan, pemerintah tak boleh alergi terhadap gerakan semacam ini.

Sehingga, perlu perlakuan yang proporsional dalam menangani setiap aksi demonstrasi dan dibuat standar bersama oleh pemerintah untuk kemudian dijalankan oleh aparat.

"Setiap aksi selalu ada potensi pembusukan tetapi gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti dan dimatikan," tegasnya.

Perihal aksi unjuk rasa ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menegaskan pemerintah tidak pernah melakukan pelarangan. Bahkan, dia memberikan apresiasi karena mahasiswa telah menyampaikan aspirasinya.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya, pemerintah senang mendengar aspirasi itu disampaikan dengan baik dan pemerintah tidak akan pernah menghalangi karena itulah dulu yang kita perjuangkan," ujarnya dalam keterangan video yang diunggah di YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa, 12 April.

Sementara terhadap aksi kekerasan yang dialami Ade Armando, Mahfud meminta para pelaku segera menyerahkan diri. Apalagi, dia mengatakan, polisi saat ini sudah mengantongi identitas mereka.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Polri bahwa pelaku-pelakunya sudah teridentifikasi dan diminta menyerahkan diri atau akan ditangkap kalau tidak menyerahkan diri," katanya.

Mahfud telah meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas siapapun pelakunya karena tak ada ruang bagi pelaku kekerasan. Apalagi, penganiayaan ini dilakukan secara brutal.

"Saya meminta kepada (pihak kepolisian, red) agar siapapun pelakunya, apa pun afiliasi politiknya supaya ditindak tegas secara hukum," tegas Mahfud.

"Karena kalau hal-hal yang seperti ini kita tolerir itu akan berbahaya bagi kelangsungan negara kita," imbuhnya.

Menurutnya, tak sulit bagi pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku yang tak menyerahkan diri. Sebab, sudah banyak alat yang bisa dimanfaatkan untuk mencari tahu siapa saja para pelaku itu.

"Apakah itu drone, apakah itu pakai CCTV di berbagai sudut, itu sudah bisa diidentifikasi dengan tidak terlalu sulit siapa-siapa saja yang terlibat dalam tindakan kriminal itu," pungkasnya.