Rusia Janji Kurangi Operasi Militernya di Ukraina, Presiden Biden: Kami Terus Mengawasi Apa yang Terjadi
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Hari Selasa mengatakan, masih harus dilihat tindak lanjut janji Rusia untuk mengurangi operasi militernya di Ukraina, mengatakan Washington dan sekutu masih melanjutkan sanksi terhadap Rusia dan bantuan untuk Ukraina.
Kabar baik datang dari perundingan damai Rusia dengan Ukraina di Istanbul. Rusia berjanji untuk mengurangi operasi militernya di Ukraina, sementara Ukraina mengusulkan status netral.
"Kami akan melihat apakah mereka menindaklanjuti dengan apa yang mereka sarankan" saat negosiasi Moskow-Kyiv berlanjut, katanya kepada wartawan di Gedung Putih setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, mengutip Reuters 30 Maret.
"Kami akan terus mengawasi apa yang terjadi," sambung Presiden Putin.
Terpisah, Rusia telah mulai memindahkan pasukan dalam jumlah yang sangat kecil dari posisi di sekitar Kyiv, sebuah langkah yang lebih merupakan reposisi daripada mundur atau mundur dari perang, ungkap Pentagon.
"Itu tidak berarti bahwa ancaman terhadap Kyiv sudah berakhir," kata juru bicara John Kirby dalam jumpa pers.
Diketahui, sebanyak 10 pesawat F-18 AS dan lebih dari 200 tentara dikerahkan ke anggota NATO dan tetangga Rusia, Lithuania, dan pasukan AS di Polandia "berhubungan" dengan pasukan Ukraina saat mereka menyerahkan senjata kepada mereka, tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Kabar positif datang dari Istanbul, Turki tempat pembicaraan damai Rusia dan Ukraina digelar Hari Selasa, dengan Rusia berjanji mengurangi operasi militernya dan Ukraina mengusulkan status netral.
"Untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk negosiasi lebih lanjut, mencapai tujuan akhir dari menyetujui dan menandatangani (sebuah) kesepakatan, keputusan dibuat untuk secara radikal, dengan margin besar, mengurangi aktivitas militer di arah Kyiv dan Chernihiv," ujar Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin di Istanbul.
Sementara itu, Usulan Ukraina pada pembicaraan tersebut adalah yang paling rinci yang telah ditayangkan oleh kedua belah pihak secara terbuka.
Negosiator Ukraina mengatakan, di bawah proposal mereka, Ukraina akan setuju untuk tidak bergabung dengan aliansi atau menjadi pangkalan tuan rumah pasukan asing, tetapi akan memiliki keamanan yang dijamin dalam hal yang mirip dengan 'Pasal 5', klausul pertahanan kolektif NATO.
Dalam hal ini, Ukraina mengidentifikasi Israel dan anggota NATO Kanada, Polandia dan Turki sebagai negara yang dapat membantu memberikan jaminan tersebut. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Italia juga bisa memberikan jaminan.
Baca juga:
- Perundingan Damai Istanbul: Rusia Janji Kurangi Operasi Militer, Ukraina Usul Status Netral Tanpa Aliansi Politik-Militer
- Pembicaraan Hari Pertama Rusia-Ukraina di Istanbul Selesai, Delegasi Kyiv Ungkap Isu yang Dibahas
- Kremlin Tegaskan Rusia Tidak Berpikir Gunakan Nuklir, Tapi Siap Mencegah dan Menghukum Pihak yang Ikut Campur Soal Ukraina
- Siap Layani Kebutuhan Delegasi Selama Perundingan Damai Rusia-Ukraina, Presiden Erdogan: Saya Tinggalkan Menteri Luar Negeri
Usulan itu akan mencakup periode konsultasi 15 tahun tentang status Krimea yang dicaplok Rusia, dan hanya bisa berlaku jika terjadi gencatan senjata lengkap, kata para perunding.
Adapun mengenai nasib wilayah Donbas tenggara, yang Rusia tuntut agar Ukraina diserahkan kepada separatis, akan disisihkan untuk dibahas oleh para pemimpin Ukraina dan Rusia, tambah mereka. Setiap kesepakatan damai akan membutuhkan referendum di Ukraina.
"Jika kita berhasil mengkonsolidasikan ketentuan-ketentuan kunci ini, maka Ukraina akan berada dalam posisi untuk benar-benar memperbaiki statusnya saat ini sebagai negara non-blok dan non-nuklir dalam bentuk netralitas permanen," ujar delegasi Ukraina Oleksander Chaly.
"Kami tidak akan menjadi tuan rumah pangkalan militer asing di wilayah kami, serta mengerahkan kontingen militer di wilayah kami, dan kami tidak akan masuk ke dalam aliansi militer-politik," katanya. Latihan militer akan dilakukan dengan persetujuan negara-negara penjamin.