Menteri Teten Sanggupi Target 1 Juta UMKM Masuk E-Katalog LKPP
JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki menyanggupi target 1 juta UMKM masuk dalam sistem e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat tercapai di tahun ini.
"Kami menargetkan 1 juta UMKM onboarding dalam pengadaan barang dan jasa untuk mengoptimalkan aktivitas belanja produk dalam negeri buatan UMKM. Sesuai arahan Presiden," katanya dalam pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM secara virtual, Senin, 28 Maret.
Hal tersebut disampaikan Teten setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajarannya terkait dengan masih maraknya belanja impor alih-alih membeli produk buatan dalam negeri.
"Ini adalah perjuangan kita untuk memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku UMKM dan masyarakat Indonesia," jelasnya.
Teten mengatakan jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital di Indonesia meningkat dua kali lipat dalam rentang waktu 2 tahun di masa pandemi COVID-19 ini. Pada 2020, UMKM go digital tercatat hanya 8 juta.
Saat ini, lanjut Teten, tercatat sekitar 17,59 juta UMKM yang sudah masuk ke ekosistem digital. Jumlah tersebut setara dengan 27 persen dari total populasi usaha di segmen ini atau 58 persen dari total target 30 juta.
Teten menekankan transformasi digital bukan semata menghadirkan UMKM dalam platform digital. Menurut Teten, transformasi digital UMKM adalah sebuah ikhtiar holistik, tidak hanya di aspek pemasaran saja. Melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.
"Dengan pendekatan digital KUMKM tersebut, kami optimis, target yang diberikan Presiden Jokowi dapat tercapai, sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia," ucapnya.
Baca juga:
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri akan terus bergelora. Pemerintah pun memberi perhatian besar terhadap sektor usaha ini. Karena itu, Jokowi menargetkan satu juta UMKM masuk e-katalog LKPP.
Jokowi juga meminta alokasi anggaran belanja barang/jasa kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan bahan usaha milik negara (BUMN) bagi UMKM harus mencapai sebesar Rp400 triliun Mei pada 2022.
"Saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp400 triliun di Mei. Segera juga dorong UKM-UKM di daerah masuk segera ke e-katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya," kata Jokowi dalam pengarahan aksi afirmatif Bangga Buatan Indonesia (BBI) secara virtual pada Jumat, 25 Maret.
"Saya minta kepada Kepala LKPP Pak Anas, kemarin 50 ribu sudah loncat ke 161 ribu masuk e-katalog, akhir tahun harus bisa sampai tembus 1 juta lompatannya, harus begitu. Kepala daerah gubernur, wali kota, bupati ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke e-katalog," sambungnya.