Persoalan Mendasar Lulusan SMK, Wapres Ungkap Daya Serap Industri Tidak Sesuai
JAKARTA- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan ada sejumlah persoalan mendasar dalam pendidikan kejuruan di Tanah Air yang bisa menjadi halangan menciptakan sumber daya manusia unggul dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).
"Beberapa hal mendasar dalam pendidikan kejuruan di tanah air juga perlu menjadi perhatian bersama," kata Wapres dalam sambutannya pada acara Pelatihan Vokasi Untuk Indonesia Maju di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu, 23 Maret.
Wapres mengatakan berbagai persoalan mendasar dalam pendidikan kejuruan antara lain daya serap industri yang tidak sesuai dengan jumlah lulusan SMK, kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, adanya daerah yang belum memiliki peta industri sehingga program keahlian sekolah menengah kejuruan (SMK) belum sesuai dengan kebutuhan industri, serta penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan di laboratorium dan bengkel pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
"Oleh karena itu saya menilai keberadaan BLK (Balai Latihan Kerja) perlu terus diperluas. Kementerian tenaga kerja agar mempercepat program transformasi BLK dengan membangun satu provinsi satu unit pelaksana teknis pusat atau UPTP, sehingga pembinaan dan pelatihan berjenjang dapat dilakukan ke UPT daerah dan BLK komunitas binaannya," ujarnya, melansir Antara.
Wapres mengatakan saat ini baru terdapat 21 BLK UPTP yang tersebar di 16 provinsi, sehingga perlu didorong sinergi Kemenaker dengan pemda termasuk dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung realisasi BLK UPTP, baik dari sisi kuantitas dan juga kualitasnya.
Wapres berharap BLK UPTP yang mulai bertransformasi menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dapat hadir di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga tenaga kerja Indonesia bukan hanya mampu bekerja di perusahaan namun juga bisa membangun usaha sendiri dengan pelatihan yang diperoleh.
Wapres juga menekankan bahwa transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), yang sudah mulai dilakukan harus semakin nampak dalam program penyelenggaraan pelatihan yang diberikan. Wapres menyatakan program pelatihan sangat penting bagi masyarakat yang akan terjun ke dunia kerja maupun mereka yang ingin membangun usaha secara mandiri.
Pada kesempatan tersebut Wapres juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan peserta pelatihan vokasi dan para pemangku kepentingan.
Baca juga:
Wapres menerima informasi dari salah satu peserta BPVP Ono Syaifudin yang merupakan penyandang disabilitas daksa.
Ono menyampaikan kepada Wapres dirinya peserta pelatihan pembuatan kue dan roti premium. Menurutnya, pelatihan yang diterimanya sangat bermanfaat bagi kehidupannya saat ini.
Menurut Ono para penyandang disabilitas lain yang menjadi peserta pelatihan juga menerima manfaat yang sama dengan dirinya. "Alhamdulillah sudah bisa menerima apa yang dilatih pak," kata Ono.