Bukan DMO, Ini Kebijakan Yang Perlu Diambil Pemerintah Agar Lebih Auto Cuan
JAKARTA - Sejumlah pihak mulai mengkritisi kebijakan pemerintah terkait Domestic Market Obligation (DMO) yang membatasi aktivitas ekspor dan dikombinasikan dengan porsi minimal penyediaan suplai dalam negeri.
Ketimbang mengandalkan kebijakan DMO yang efektivitasnya dinilai diragukan, pemerintah dinilai lebih baik berfokus pada peningkatan keuntungan dari kenaikan harga komoditas yang selama ini telah menjadi andalan ekspor bagi Indonesia.
"(Kebijakan DMO) Sangat diragukan efektivitasnya di lapangan, malahan berpotensi mendistorsi perdagangan dan mengundang retaliasi dari mitra dagang. Pemerintah harusnya justru fokus untuk bisa mendapatkan benefit lebih dari naiknya harga-harga komoditas yang banyak diekspor," ujar Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Krisna Gupta, dalam keterangan resminya, sebagaimana dilansir Antara, Senin, 14 Maret.
Baca juga:
Menurut Krisna, kinerja pemerintah soal tax ratio Indonesia sedang bermasalah. Selain itu, kemampuan negara dalam meningkatkan penerimaan pajak dari komoditas diklaim Krisna juga tidak lagi setinggi saat booming perminyakan dulu.
"Jadi harus dipikirkan bagaimana untuk meningkatkan potensi keuntungan yang didapat dari peningkatan harga komoditas. Caranya adalah dengan menambah bea keluar," tutur Krisna.
Meski kebijakan tersebut terlihat tidak ideal, namun Krisna yakin pendekatan tersebut bisa dijadikan solusi yang lebih kecil distorsinya ketimbang kebijakan soal DMO ataupun pelarangan ekspor. "Sementara hasil dari peningkatan bea keluar itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, misal untuk mensubsidi masyarakat secara langsung," ungkap Krisna.
Tak hanya itu, Krisna juga mengingatkan agar pemerintah dapat lebih aktif lagi dalam kerjasama global seiring terputusnya jalur perdagangan dari dan menuju Rusia dan Ukraina di kancah perdagangan global. Hal ini mengakibatkan lalu lintas perdagangan dan komoditas antar negara sedikit banyak jadi terpengaruh. “Tentunya prioritas nomor satu saat ini adalah bagaimana membatasi dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap Ukraina, Uni Eropa, dan dunia secara keseluruhan,” tegas Krisna.