Arahan Jokowi Disiplinkan WAG TNI-Polri, PDIP: Sudah Pas, Bahkan Keluarganya Tak Boleh Terlibat Politik Praktis
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Mayjen (purn) TB Hasanuddin, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar WhatsApp group (WAG) di internal TNI-Polri didisiplinkan.
Menurutnya, TNI-Polri sebagai alat negara memang tidak boleh terlibat politik praktis bahkan keluarganya.
"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekkan negara atau pemerintah," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Rabu, 23 Februari.
Politikus PDIP itu menjelaskan, sebagai alat negara TNI dan Polri memang sudah seharusnya mendukung kebijakan pemerintah. Termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) seperti yang disampaikan presiden.
"Bukan sebaliknya," ucapnya.
Legislator Dapil Jawa Barat itu juga menilai tepat teguran Jokowi soal paham radikal terorisme di jajaran keluarga TNI-Polri. Kata Hasanuddin, semua pihak memang harus waspada dengan modus teroris melancarkan aksi dan mencari simpatisan.
"Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara. Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini," katanya.
"Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," tambah Hasanuddin.
Baca juga:
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kalangan TNI-Polri untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Terutama dalam perbincangan di WhatasApp Group (WAG).
“Harus mulai didisiplinkan, di WhatsApp Group. Saya lihat di WA group, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati,” kata Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret.
Dia lantas mencontohkan, salah satu yang diperbincangkan soal ibu kota negara (IKN). Dia menyinggung, terdapat perbincangan penolakan IKN di group TNI-Polri.
“Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju, IKN apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, disiplin TNI-Polri terkait keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara tidak lagi diperdebatkan. Dia mengaku, membaca WA group TNI-Polri yang menyinggung IKN tersebut.
“Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA group dibaca gampang,” ungkap Jokowi.