UMKM Butuh Penguatan Basis Data Agar Mudah Mengakses Produk dan Layanan Keuangan

JAKARTA - Penguatan basis data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan yang mudah diakses. Hal ini akan memperkuat sektor UMKM sekaligus meningkatkan inklusivitas keuangan karena terbukanya pilihan-pilihan produk dan layanan keuangan bagi UMKM.

Demikian mengemuka dalam pertemuan 1st Plenary Meeting of Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang diselenggarakan oleh Presidensi G20 Indonesia jalur keuangan (Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan) secara virtual pada 3-4 Februari. "Pertemuan ini membahas Agenda Prioritas G20 Presidensi Indonesia 2022 khususnya terkait dengan peran digitalisasi dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan UMKM," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangannya, Sabtu, 5 Februari.

Presidensi Indonesia bersama Italia dan Rusia yang diwujudkan dalam fungsi co-chairs GPFI yang memandu jalannya pertemuan.

Erwin menyampaikan, agenda GPFI 2022 difokuskan untuk mendorong digitalisasi dalam mendukung peningkatan pendapatan UMKM dan kelompok masyarakat rentan, serta untuk memperkenalkan inovasi digital dan harmonisasi data. "Pada diskusi mengenai pembiayaan UMKM, mengemuka usulan kerangka analisis (regulatory diagnostic toolkit) terhadap Layanan Keuangan Digital," imbuh Erwin.

Menurut Erwin, kerangka analisis ini bertujuan untuk memperkuat akses UMKM terhadap inovasi produk dan layanan keuangan digital serta menentukan strategi yang tepat untuk memperkuat perolehan data dan informasi mengenai UMKM. Dalam pertemuan ini juga dibahas pentingnya identifikasi pendekatan dan metode yang paling efisien untuk melakukan harmonisasi data.

"Secara umum seluruh anggota GPFI sepakat bahwa harmonisasi data sangat penting untuk pengembangan inklusi keuangan digital dan juga diyakini dapat diperluas tidak hanya untuk anggota G20, tetapi juga negara lainnya," jelas Erwin.