Jadi Masalah Laten, Menko Polhukam Segera Kirim Tim Selesaikan Sengketa Tanah di Papua
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan akan mengirim tim ke wilayah Papua dan Maluku. Tim ini nantinya diminta menyelesaikan konflik tanah yang jadi masalah laten di wilayah tersebut.
"Masalah pertanahan di Papua adalah masalah yang sangat mendasar dan laten sekarang di Maluku juga sehingga nanti saya akan mengirim tim ke sana," kata Mahfud dalam keterangan video yang ditayangkan di YouTube Kemenko Polhukam RI dipantau Voi.id, Jumat, 28 Januari.
Dengan diterjunkannya tim ini, diharapkan masalah tanah ini bisa diatasi. Apalagi, permasalahan tersebut telah menimbulkan konflik di tengah masyarakat seperti yang terjadi di Desa Haruku, Maluku.
"Kami akan mencoba mencari penyelesaian masalah tanah itu agar segera ada kepastian hukum. Bagaimana membangun kepastian hukum pertanahan di Papua dan Maluku karena itu selalu menjadi masalah laten dari waktu ke waktu," tegasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD telah menyatakan konflik yang belakangan terjadi di wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat terjadi bukan karena isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Lagipula, situasi di wilayah tersebut kini sudah aman terkendali.
Baca juga:
Dia mengatakan, belakangan ini ada tiga peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah Indonesia Timur, seperti konflik antar penduduk di Desa Haruku, Maluku hingga tempat hiburan yang dibakar di Papua Barat. Namun, dia menyebut seluruh kejadian ini terjadi karena konflik murni.
"Di Papua Barat itu ada kasus tempat hiburan orang konflik lalu ada perkelahian dan rumah dibakar, tempat hiburan dibakar, kemudian 17 orang meninggal," ungkap Mahfud.
"Lalu di Haruku itu konflik tanah antar penduduk desa yang saling klaim karena mungkin sukunya berbeda itu konflik. Jadi itu bukan SARA. Dalam arti SARA yang dikenal di dalam politik itu konflik murni," imbuh eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Sementara untuk penembakan TNI di Papua, Mahfud mengatakan itu terjadi karena pendekatan baru yang kini bersifat defensif. Sehingga ke depannya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan mengevaluasi kembali pendekatan yang digunakannya meski telah berhasil meminimalisir jatuhnya korban sipil.
"Kemudian di Papua memang ada penembakan beberapa waktu terakhir ini memang ada beberapa warga TNI meninggal tetapi memang itu merupakan perubahan situasi baru di dalam pendekatan baru sekarang TNI bersifat defensif tidak ofensif," ujarnya.
"Sekarang bagaimana cara defensif dengan pendekatan baru itu lah yang menurut Pak Panglima tadi akan segera dievaluasi dan sempurnakan," pungkasnya.