Duta Besar Libanon untuk Jerman Jadi Pengganti Hassan Diab sebagai Perdana Menteri

JAKARTA - Duta Besar Libanon untuk Jerman Mustapha Adib akan ditunjuk sebagai perdana menteri (PM) Libanon. Pemilihan tersebut dilakukan menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Beirut yang mendesak reformasi yang telah lama tertunda. Harapannya, negara Timur Tengah itu bisa keluar dari krisis mendalam.

Melansir Reuters, Senin 31 Agustus, Presiden Macron telah mencuri perhatian internasional dalam upaya membuat para pemimpin Libanon yang rapuh mengatasi krisis keuangan yang telah menghancurkan ekonomi Libanon. Keadaan tersebut semakin parah ketika terjadi ledakan besar di Pelabuhan Beirut pada 4 Agustus yang menewaskan sekitar 190 orang.

Mustapha Adib muncul sebagai pelopor untuk posisi PM Libanon setelah dinominasikan oleh mantan PM Hassan Diab dan Saad al-Hariri yang memimpin partai Muslim Sunni terbesar di Libanon. Mereka menyatakan jabatan PM Libanon harus diisi oleh seorang Sunni.

Gerakan Masa Depan Hariri, partai kuat Syiah yang didukung Iran, Hizbullah, dan Partai Sosialis Progresif yang dipimpin oleh politisi Druze Walid Jumblatt termasuk juga mencalonkan Adib sebagai PM Libanon. Gagasan pengangkatan Adib sebagai PM disampaikan pada konsultasi formal yang diselenggarakan oleh Presiden Libanon Michel Aoun.

Aoun, seorang Kristen Maronit, harus menunjuk kandidat dengan dukungan terbesar di antara anggota parlemen. Adib lalu muncul di jalur mayoritas.

Para pejabat senior Libanon mengatakan Macron telah menekan para pemimpin Libanon untuk menyetujui seorang kandidat dalam waktu 48 jam sebelum konsensus muncul tentang Adib. Pekan lalu, para pemimpin Libanon menemui jalan buntu tentang siapa yang harus menjadi PM Libanon berikutnya.

Adib memiliki gelar doktor di bidang hukum dan ilmu politik. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai penasihat Mikati dan menjadi duta besar untuk Jerman sejak 2013.

Setelah PM Libanon telah ditetapkan, proses pembentukan pemerintahan baru akan dimulai. Hingga pemerintahan baru disepakati, pemerintah Libanon yang mengundurkan diri pada 10 Agustus, terus dalam kapasitas sebagai pengurus.

Krisis keuangan Libanon telah menenggelamkan mata uang sebanyak 80% sejak Oktober. Selain itu, krisis keuangan juga mengunci penabung dari simpanan mereka dalam sistem perbankan yang lumpuh dan memicu kemiskinan dan pengangguran.