Komnas HAM Tindak Lanjuti Kasus Dugaan Kekerasan Polisi di Banyuwangi
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menindaklanjuti dugaan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polresta Banyuwangi terhadap warga Desa Pakel.
"Komnas HAM RI sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian serta akan menindaklanjutinya dengan mengirimkan tim ke lapangan," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulang Hapsara dikutip Antara, Rabu, 19 Januari.
Perwakilan warga Desa Pakel datang mengadu ke Komnas HAM didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya atas dugaan kekerasan yang dialaminya.
Selain mengadu terkait kekerasan aparat, warga juga mengadukan konflik lahan yang menyangkut Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di wilayah tersebut.
Komnas HAM RI, kata dia, telah meminta kepada aparat kepolisian agar bekerja lebih humanis, persuasif dan melindungi hak-hak warga yang sedang berjuang untuk haknya.
"Polisi atau aparat keamanan diminta tidak melakukan kekerasan atau bentuk-bentuk tindakan lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," ujarnya.
Komnas HAM telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi agar kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil oleh aparat keamanan tidak kembali terjadi.
Baca juga:
- Breaking News KPK Gelar OTT di Kabupaten Langkat Sumut, Sejumlah Orang Diamankan
- Hakim ke Gaga Muhammad: Kecelakaan Diawali dengan Mabok, Minum Alkohol yang Tak Sesuai dengan Ajaran Agama
- Soal UU IKN, PAN: Pendanaan Harus Dikawal, Jangan Sampai Berubah di Tengah Jalan
- Hakim ke Gaga Muhammad: Kecelakaan Diawali dengan Mabok, Minum Alkohol yang Tak Sesuai dengan Ajaran Agama
Pertama, memastikan tidak ada lagi kekerasan dan mengambil langkah efektif untuk melakukan pencegahan. Kedua, Komnas HAM merekomendasikan agar ada pembenahan sistem pengawasan terutama di unit reserse, kriminal dan perawatan tahanan.
Langkah tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan atau menggunakan kelengkapan kamera pengintai atau CCTV termasuk memperbaiki fasilitas sel di rumah tahanan negara (rutan).
Selanjutnya, Komnas HAM juga merekomendasikan agar memastikan penegakan sanksi hukum hingga sanksi pidana terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dalam bertugas.