Kritik Ekonomi Digital China, Presiden Xi Jinping: Besar Tetapi Tidak Kuat, Cepat Tetapi Tidak Unggul

JAKARTA - Presiden China Xi Jinping telah menyerukan peningkatan regulasi dan tata kelola ekonomi digital China, untuk menjaga dari perkembangannya yang 'tidak sehat', karena Beijing bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan negara.

Dalam sebuah esai pada publikasi Partai Komunis yang berkuasa Qiushi pada Hari Sabtu, Presiden Xi menyerukan untuk fokus pada bidang-bidang utama termasuk integrated circuitsu, tampilan, peralatan komunikasi dan perangkat keras cerdas.

China harus "menumbuhkan sejumlah perusahaan dengan daya saing internasional, dan memimpin perusahaan ekologi dengan kontrol atas rantai industri, untuk menciptakan klaster industri digital kelas dunia," sebut Presiden Xi, mengutip Reuters 15 Januari.

"Kita harus melihat, dibandingkan dengan negara-negara besar dan kuat dalam ekonomi digital global, ekonomi digital China besar tetapi tidak kuat, dan cepat tetapi tidak unggul."

Selain itu, Presiden Xi juga menyerukan regulasi dan standardisasi untuk menutup celah peraturan, mencegah "monopoli dan ekspansi modal yang tidak teratur" di ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

"Dalam perjalanan perkembangan yang pesat, ekonomi digital China juga telah menunjukkan beberapa benih dan tren yang tidak sehat dan tidak teratur, yang tidak hanya mempengaruhi perkembangan ekonomi digital yang sehat, tetapi juga melanggar undang-undang dan peraturan serta mengancam keamanan ekonomi dan keuangan nasional," paparnya.

China juga harus meningkatkan sistem keamanan nasionalnya, dengan fokus pada penguatan sistem peringatan dini, pencegahan dan pengendalian ekonomi digital untuk memastikan keamanan teknologi utama, industri dan fasilitas penting, sumber daya strategis, dan perusahaan terkemuka.

Untuk diketahui, esai Presiden Xi mengikuti rencana yang dikeluarkan oleh Kabinet China pada hari Rabu untuk pengembangan ekonomi digital, yang bertujuan untuk meningkatkan bagian sektor dari PDB nasional dengan mendorong teknologi seperti 6G dan pusat data besar.

Rencana itu juga menyoroti tantangan termasuk kurangnya kapasitas inovasi di bidang-bidang utama dan tata kelola yang lemah.