Polemik Pengembalian Bantuan Ganjar Munculkan Kebingungan, Karena Intervensi Atau Tersinggung?

JAKARTA - Bantuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada salah satu warga Temanggung berujung polemik. Persoalan ini menjadi ramai setelah pria bernama Fajar mengembalikan bantuan tersebut kepada Ganjar. 

Spekulasi berkembang bahwa Fajar mengembalikan bantuan lantaran adanya tekanan dari unsur DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Usut punya usut, ternyata Fajar Nugroho merupakan wakil ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kecamatan Temanggung. 

 

Bukan karena diintervensi, Fajar mengaku kesal lantaran video kunjungan Ganjar ke rumahnya diunggah ke akun YouTube dan komentarnya dinilai mencoreng nama PDIP.

Video itu diunggah di YouTube pribadi Ganjar dan diberi judul 'RUMAH REYOT KADER PDI PERJUANGAN DI TANAH BENGKOK'.

"Lha itu yang bikin saya sakit, ini kenapa partai saya kok dibawa-bawa, iya (judulnya). Kalau misal nggak pakai atas nama partai, saya fine-fine saja nggak apa-apa, tapi kok ini pakai nama partai," kata Fajar. 

 

Diketahui, Ganjar mendatangi rumah Fajar yang merupakan salah satu kader PDIP Temanggung pada Minggu, 9 Januari. Ganjar datang ke rumah Fajar untuk memberikan bantuan sembako dan ingin merenovasi rumah Fajar agar menjadi layak huni.

Tak hanya itu, Ganjar juga memberikan hadiah kepada anak-anak Fajar berupa mainan dan juga handphone. Ganjar juga menawarkan akan memberikan bantuan usaha peralatan bengkel dan alat cuci motor kepada Fajar. Saat itu, Fajar dan keluarga begitu senang dan bahagia menerima bantuan dari Ganjar.

Namun pada Rabu, 12 Januari, Fajar membuat heboh karena berniat mengembalikan semua bantuan yang diberikan Ganjar. 

 

Bahkan, polemik semakin memanas ketika Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan pengembalian bantuan oleh Fajar itu karena Fajar ditekan oleh sejumlah pengurus DPC PDIP Temanggung atas perintah DPD PDIP Jateng.

 

Lantas, bagaimana pandangan politik dari polemik tersebut?

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Andriadi Achmad, mengaku heran dengan pengembalian bantuan tersebut. Pasalnya, pemberian bantuan masih dalam kapasitas seorang gubernur yang membantu warganya. Bukan dalam konteks kampanye pilkada atau pilpres. 

"Kenapa musti ditolak kalau bantuan itu tidak mengandung unsur money politics dalam politik (pilkada atau pilpres, red)," ujar Andriadi kepada VOI, Kamis, 13 Januari. 

Sebagaimana diketahui, bahwa Fajar menduga bantuan yang menjadi ramai di media sosial tersebut dimaksudkan Ganjar Pranowo untuk pencitraan.

"Justru saya menilai yang mengembalikan bantuan dari Ganjar, atau yang bersangkutan mencari sensasional dan biar viral di media massa. Karena melakukan hal yang jarang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Padahal yang bersangkutan bisa jadi butuh bantuan tersebut," jelas Andriadi. 

Direktur Eksekutif PolCom SRC itu memahami bahwa adalah hak Fajar untuk menolak bantuan tersebut. Meskipun ada indikasi Fajar diintimidasi untuk mengembalikan bantuan tersebut. 

Tapi menurutnya, apapun bantuan sosial dari politisi, baik yang sedang menjabat atau tidak silahkan saja diterima asalkan tidak mengandung unsur politik uang atau money politics. Anggap saja, kata Andriadi, para politisi tersebut sedang bagi-bagi rezeki dan membagikan bantuan sosial (uang atau sembako).

"Kalaupun tindakan Fajar mengembalikan bantuan dari Ganjar Pranowo karena ada intimidasi dari pihak tertentu, saya pikir keterlaluan yang mengintimidasi tersebut. Apalagi bantuan tersebut, bahan pokok atau sembako yang betul-betul dibutuhkan oleh yang bersangkutan," demikian Andriadi.

Diduga Ada Intervensi untuk Kembalikan Bantuan 

Polemik ini berawal dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo yang menyebut kader yang bersangkutan mengembalikan bantuan karena intervensi pihak tertentu. Apa dasarnya?
 

Rudy, demikian sapaan akrabnya, menjelaskan dasar pernyataannya itu ialah pengalamannya selama ini. Rudy sendiri mengaku pernah menjadi warga miskin, sehingga memahami pemikiran mereka.

"Selama ini tidak pernah saya mendengar orang miskin dibantu, dimediakan, lalu dikembalikan. Orang tidak miskin saja memiskinkan diri kok, tapi ini malah dikembalikan, namanya sok," kata Rudy di Pucangsawit, Kamis, 13 Januari. 

Rudy menyayangkan tindakan tersebut karena Fajar juga merupakan kader PDIP. Bahkan Fajar adalah pengurus di tingkat kecamatan (Pengurus Anak Cabang atau PAC) di Temanggung.

"Katanya Mas Fajar ini kader militan. Kalau militan pasti berpikir jauh, ini merugikan partai nggak? Karena ini jelas merugikan. Kayak gitu militan, pilbup (Temanggung) saja kalah kok," tegasnya.

Bahkan, seandainya Fajar merupakan kader DPC PDIP Solo, mantan Wali Kota Solo itu menegaskan bakal memberi sanksi. Sebab tindakan Fajar dinilai mencoreng nama besar PDIP.

"(Kalau Fajar pengurus di Solo) pasti saya sanksi anak ini, karena memalukan partai. PDIP dikenal sebagai partai sandal jepit saja saya nggak malu, 90 persen kader kita banyak yang miskin," jelas Rudy.

Rudy mengakui bahwa sebaiknya ketika memberi bantuan tidak perlu orang lain sampai tahu. Namun Rudy juga menyadari bahwa sebagai pejabat tentu membutuhkan dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

"Coba flashback saat pilbup bagaimana, pileg bagaimana, semuanya sama punya hak pencitraan dan boleh saja sepanjang tidak melanggar undang-undang ITE," katanya.

Atas tudingannya terkait adanya intervensi dari DPD PDIP Jateng kepada DPC PDIP Temanggung, Rudy mengaku siap dikonfrontasi dengan pihak yang merasa dirugikan. Dia pun mengaku tidak takut jika dipecat partai atas pernyataannya tersebut.

"Mau dikonfrontasi atau diapakan saya siap. Dipecat saja siap kok. Perjuangan itu rasa sakitnya sementara, tapi kalau saya menyerah, rasa sakitnya akan selama-lamanya," pungkasnya.

 

Bantah Intervensi, DPC PDIP Temanggung Sebut Ada Anggota Partai Tersinggung

 

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Temanggung, Sutikno menilai polemik pengembalian bantuan oleh Fajar Nugroho kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebabkan oleh adanya anggota partai yang tersinggung. 
 

Oleh karenanya, pengurus partai tersebut memberi arahan agar Fajar mengembalikan bantuan yang ia terima kepada Ganjar.

Sutikno sendiri mengakui dirinya sebagai pengurus partai merasa senang terhadap bantuan yang diberikan Ganjar kepada Fajar. Fajar sendiri juga senang karena rumahnya mau dibangun oleh Ganjar.

Namun masalah muncul lantaran ada pihak-pihak pengurus partai yang tidak terima. Alasan utamanya adalah mereka tersinggung karena unggahan di YouTube menyebut Fajar tinggal di rumah reyot.

"Ada pengurus partai yang tersinggung, katanya soal unggahan-unggahan di YouTube menyebut Fajar tinggal di gubuk reyot," ujar Sutikno dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Januari.

Dirinya menyebut alasan Fajar mengembalikan bantuan bisa jadi karena ada arahan dari pengurus partai PDIP lainnya.

"Mungkin karena disuruh atau apa dari pihak lain. Kita ga tau namanya tapi yang jelas pasti struktural partai merasa tidak rela," ungkapnya.

Hingga saat ini Sutikno pun masih belum mau menyebut nama salah satu anggota partai yang mengintervensi atau menyuruh Fajar mengembalikan bantuan.

"Yang jelas pengurus partai ini agak kesinggung, masalah unggahan di YouTube ucapan gubuk reyot," terangnya.