Ketua MPR Minta KPK Tindak Tegas Wali Kota Bekasi yang Kena OTT

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak tegas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Bamsoet mendorong KPK untuk mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan kader Partai Golkar itu. 

Dia berharap, pengungkapan kasus dugaan korupsi tersebut bisa melalui hasil dari penyelidikan dan pengusutan sesuai standar ketentuan yang berlaku.

"Jika terbukti melakukan pelanggaran, harus diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku, kepada Wali Kota Bekasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi itu," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis, 6 Januari.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu pun mendorong pemerintah secara berkala melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap integrasi pejabat atau pimpinan daerah.

Selain itu, Bamsoet menilai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Inspektorat Daerah juga perlu meningkatkan deteksi dan pencegahan korupsi di setiap instansi.

"Pengawasan realisasi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tiap daerah, pertanggungjawabannya dan pelaporan realisasi anggaran harus dilakukan, agar dapat dilakukan upaya dini untuk mencegah terjadinya korupsi," kata Bamsoet.

KPK saat ini masih memeriksa secara intensif Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan belasan orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 5 Januari.