Jatim Siapkan Skema Antisipasi Varian Omicron
SURABAYA - Ketua Satgas Kuratif COVID-19 Jawa Timur dr. Joni Wahyuhadi menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi masuknya Varian Omicron ke wilayah setempat.
"Jadi sudah berkali-kali ibu gubernur sampaikan bahwa meski kasus COVID-19 menurun, namun tetap harus waspada, terutama masuknya Varian Omicron," ujarnya saat ditemui di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya dikutip Antara, Rabu, 22 Desember.
Joni menegaskan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkipimda) Jatim juga telah mengadakan rapat di mapolda, setempat beberapa waktu lalu, untuk membahas ancaman dari Varian Omicron yang sudah masuk ke Indonesia.
"Di rapat tersebut dibahas bagaimana mengarantina orang dari luar negeri, dilakukan surveilans yang baik, sehingga tidak lagi pengalaman seperti Varian Delta lalu terulang," katanya.
Mewaspadai varian baru COVID-19 tersebut, kata dia, tidak bisa hanya pemerintah, tapi juga harus diikuti peran masyarakat.
Baca juga:
Pemprov Jatim, kata dia, terus menggalakkan vaksinasi COVID-19 dengan memantau ketersediaan vaksin setiap hari.
Joni menegaskan RSUD dr Soetomo Surabaya telah siap jika ada lonjakan kasus COVID-19 yang disebabkan Varian Omicron, termasuk menyiapkan 350 tempat tidur untuk pasien.
"Dari 745 kapasitas tempat tidur, 350 tempat tidur dikosongkan untuk pasien COVID-19. Yang lain untuk pasien TBC dan Difteri," tutur Direktur Utama RSUD dr Soetomo tersebut.
Dia menilai Jatim cukup siap untuk mengantisipasi dampak dari Varian Omicron, namun diharapkan dampak Omicron tidak seperti Varian Delta.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap adanya kegotongroyongan semua elemen masyarakat untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 di wilayah setempat saat akhir Tahun 2021 dan awal 2022.
Berdasarkan arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bahwa menjelang akhir tahun dan menyambut tahun baru masyarakat harus tetap waspada, namun tidak larut dalam kepanikan.
Tercatat 17.926 orang personel gabungan akan dilibatkan, yang rinciannya 9.960 personel Polri, 1.863 personel TNI, 3.346 personel dari pemerintah daerah dan 2.757 orang dari masyarakat umum.