Minimalisir Money Politik, PWNU DKI Jakarta Usul Pemilihan Ketum PBNU Pakai Sistem AHWA

JAKARTA - Pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera digelar dalam Muktamar Ke-34 di Lampung pada 22-23 Desember.

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta, Samsul Ma'arif, mengusulkan agar mekanisme pemilihan ketua umum PBNU sama dengan pemilihan Rais Aam. Yaitu, dengan menggunakan Sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Sistem AHWA adalah mekanisme yang diterapkan untuk memilih Rais Aam PBNU oleh 9 ulama senior dengan cara musyawarah mufakat. AHWA beranggotakan 9 ulama NU senior yang dipilh dengan kriteria beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah al Nahdliyah, wara', zuhud, bersikap adil, berilmu (alim), integritas moral, tawadlu', berpengaruh, dan mampu memimpin.

Menurutnya, usulan ini dapat meminimalisir money politik dan keterlibatan pihak-pihak luar yang tidak terkait dengan NU dengan alasan kepentingan politik.

"Pemilihan langsung lebih banyak mudaratnya, terutama Ukhuwah An Nahdliyah ini akan renggang dan berpotensi saling menjatuhkan di antara masing masing pendukung," ujar Samsul kepada wartawan, Selasa, 21 Desember.

Apabila pemilihan Ketum PBNU menggunakan sistem AHWA, lanjut Samsul, nantinya tidak ada pendukung yang berpotensi saling menjatuhkan.

"Praktis, Ekonomis, Geulis-wis. Jadi Ketum yang memilih AHWA. Kalau tahun ini tidak bisa, tahun depan sudah menjadi rekomendasi. Jadi menjadi rekomendasi untuk dilakukan di Muktamar ke 35 NU," jelas Samsul.

Samsul berharap kepada seluruh peserta Muktamar ke-34 ini agar tidak saling mengganjal dalam usulan tata tertib demi kelancaran muktamar yang sangat singkat ini.

"InsyaAllah NU akan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan kita semua dan yang pasti pilihan Allah SWT," tegas Samsul.

Disisi lain, Samsul mengatakan, jika tahun ini belum bisa terlaksanakan menggunakan sistem AHWA, maka PWNU DKI Jakarta merekomendasikan agar Muktamar pada 2026/Muktamar ke-35 dilaksanakan dengan sistem AHWA untuk pemilihan Ketua Umum.

"Dari sekarang sudah dipersiapkan, sehingga terkonsep," katanya.

Dikatakannya, PWNU DKI Jakarta mengusulkan agar Muktamar tahun 2026 yang ke-35 diselenggarakan di DKI Jakarta. Menurut Samsul, PWNU DKI siap menjadi tuan rumah perhelatan Muktamar ke-35 NU mendatang.

"Ini NU Ibu Kota. Soal pembiayaan InsyaAllah, PWNU DKI Siap, duitnya ada di mana mana," katanya sembari berkelakar.