Golkar: Presidential Threshold Harus Tetap Ada Untuk Menyaring Calon

JAKARTA - Partai Golkar angkat suara soal adanya dorongan presidential threshold nol persen. Menurut partai berlambang pohon beringin ini, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara hasil pemilu harus tetap dipertahankan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, menilai presidential threshold 20 persen penting sebagai upaya penyaringan calon atau figur yang akan diusung oleh partai politik pada pemilu.

"Presidential threshold itu harus tetap ada, karena jika tidak ada maka para calon itu tidak akan tersaring," ujar Nurul Arifin kepada wartawan, Rabu, 15 Desember.

Menurutnya, tidak tepat apabila presidential threshold dipandang sebagai upaya amputasi politik terhadap tugas parpol dalam menyiapkan tokoh terbaik pada pilpres.

"Partai politik itu kan mempunyai fungsi untuk kaderisasi, kemudian aspirasi politik, kemudian menyediakan kader-kadernya untuk jabatan-jabatan politik, dan itu sudah tersaring. (Dengan presidential threshold, red) justru lebih jelas ketika partai politik menentukan siapa yang akan diusung untuk menjadi calon pemimpinnya, calon presiden dalam hal ini," jelas anggota Komisi I DPR RI itu.

Lagipula, kata Nurul, angka presidential threshold saat ini sudah ideal sehingga tidak perlu dilakukan perubahan lagi.

"Saya kira ini (presidential threshold, red) tetap harus dipertahankan. Masalah angka kalau sekarang mengikuti 25 persen perolehan suara dan 20 persen kursi di parlemen saya kira sudah cukup," demikian Nurul.