Jokowi: Pandemi COVID-19 Jadi Momentum Tampilkan Inovasi Baru Dalam Berdemokrasi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini harusnya menjadi momentum untuk menampilkan cara baru dalam pemilihan umum, khususnya Pilkada 2020.
Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat tebatas mengenai persiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.
"Tentu saja (pandemi COVID-19, red) ini juga menjadi momentum yang baru untuk menampilkan cara baru berpilkada, dengan cara baru inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi, baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi peserta," kata Jokowi saat membuka rapat yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 5 Agustus.
Meski penyelenggaraan pilkada ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19 masih terjadi, namun eks Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan agar pelaksanaannya tetap berjalan secara demokratis.
Selain itu, Jokowi juga menegaskan pelaksanaan Pilkada 2020 ini harus tetap aman dari penyebaran COVID-19. "Sehingga ada dua hal yang jadi tekanan utama bahwa Pilkada 2020 harus berkualitas dan juga aman COVID. Sehingga aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas, peserta, dan juga pemilih tentu saja harus menjadi prioritas," tegasnya.
Baca juga:
Dia memerintahkan jajarannya untuk meyakinkan masyarakat bahwa KPU dan pemerintah memberikan perhatian mengenai kesehatan dan keselamatan semua pihak saat pilkada berlangsung.
Lebih lanjut, terkait protokol kesehatan, Jokowi meminta agar semua pihak benar-benar mengikutinya dan diterapkan dengan benar. Jangan sampai, sambungnya, setelah gelaran Pilkada 2020 usai malah terjadi klaster baru maupun gelombang baru penularan COVID-19.
Apalagi, dia mencontohkan ada sejumlah negara yang mampu untuk menyelenggarakan pemilu di masa pandemi seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.
Jokowi mengatakan, dirinya sudah mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kesiapan anggaran. Selanjutnya, dia akan meminta laporan terkait kerawanan dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.
"Nantinya juga saya minta laporan mengenai antisipasi kerawanan dan keamanan dalam Pilkada 2020 ini yang menyangkut kurang lebih 270 pilkada baik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota," pungkasnya.