Entaskan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Minta Kaltim Permudah Izin Berusaha Masyarakat
SAMARINDA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempermudah pemberian izin berusaha bagi masyarakat, sebagai dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah kabupaten dan kabupaten kota. Wapres menegaskan pemberdayaan pelaku usaha merupakan langkah untuk menyejahterakan masyarakat.
"Salah satu upaya pemberdayaan adalah mendorong pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha," kata Wapres saat memimpin Rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, dilansir Antara, Senin, 2 November.
Wapres melanjutkan, pemberdayaan terhadap masyarakat pelaku UMKM juga menjadi upaya untuk menyelesaikan kemiskinan di masyarakat. Sehingga, lanjutnya, pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah.
"Selain pemberian bansos, kita perlu melakukan penguatan intervensi melalui program pemberdayaan. Pemberian bansos semata tidak akan menjadikan pengentasan kemiskinan berkelanjutan," tegasnya.
Baca juga:
- Bupati Bandung Barat Terdakwa Bansos COVID-19 Minta Dibebaskan Hakim
- Terungkap! Azis Syamsuddin 'Palak' Fee 8 Persen ke Eks Bupati Lampung Tengah
- KPK Temukan Dokumen dan Alat Elektronik terkait Kasus Gratifikasi dan TPPU Bupati Probolinggo Nonaktif
- Pernah Langgar Kode Etik, Lili Pintauli Diminta Introspeksi Diri Sebelum Ceramah Antikorupsi
Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor melaporkan jumlah UMKM di daerahnya telah mencapai 307.343 unit, yang merupakan usaha di bidang kuliner, industri pengolahan, kerajinan tangan, perdagangan dan jasa.
Pemprov Kaltim juga telah mengikutsertakan UMKM dalam kegiatan belanja pengadaan barang dan jasa Pemprov.
"Penanggungan biaya, pembinaan dan pendampingan usaha mikro dalam perijinan usaha dan bantuan hukum, pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik untuk tempat pengembangan usaha dan promosi UMKM; kebijakan implementasi alokasi 40 persen belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMKM," jelas Isran.
Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Kaltim juga mengalami peningkatan hingga pertengahan Oktober 2021, katanya, dengan kucuran kredit lunak bagi pelaku UMKM mencapai Rp3,35 triliun hingga 19 Oktober 2021.
"Perlu kami laporkan bahwa penyaluran kredit usaha rakyat di Kaltim mengalami peningkatan cukup berarti," ujarnya.