Segala Bisnis dengan Rumor Luhut di Belakangnya

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut terlibat dalam bisnis tes PCR. Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristiantomengatakan sejumlah menteri lain juga terkait dengan bisnis ini.

Disebutnya nama Luhut dalam bisnis PCR berawal dari keterangan Agustinus yang menyebut sejumlah menteri terkait dengan bisnis tes PCR. Agustinus mengungkap hal tersebut lewat akun Facebook.

Awalnya ia mengutip laporan media massa soal laboratorium PCR yang dimiliki politikus dan konglomerat. Dalam unggahannya, Agustinus mengatakan komposisi pemegang saham PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) memiliki afiliasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

Perusahaan itu ialah PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera. Agustinus menjelaskan Luhut punya sedikit saham di dua perusahaan tersebut, di mana Luhut juga diketahui sebagai pendiri.

"Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes COVID-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu)," tulis Agustinus.

Namun kabar tersebut dibantah pihak Luhut. Juru Bicara Menkomarves Jodi Mahardi mengatakan Luhut memang mendapatkan ajakan dari beberapa kelompok pengusaha untuk membentuk GSI. Namun Jodi mengatakan hal itu dilakukan bukan untuk bisnis, apalagi cari untung.

Menurut Jodi perusahaan dibentuk untuk membantu penyediaan tes COVID-19. Jodi juga menjelaskan GSI terbentuk di awal pandemi saat penyediaan tes COVID-19 jadi kendala besar di Indonesia.

"Terkait GSI, jadi pada waktu itu Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes COVID-19 dengan kapasitas tes yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini. Jadi total kalau tidak salah ada sembilam pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini," kata Jodi.

Diwartakan VOI, Jodi menjelaskan ada sembilan pemegang saham di dalam PT GSI. Kelompok usaha Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI. Luhut punya kaitan di GSI karena perusahaannya, PT Toba Bara Sejahtera memiliki saham di perusahaan tes COVID-19 tersebut.

Jodi mengatakan keuntungan GSI justru lebih banyak digunakan untuk memberikan tes gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan. Sudah lebih dari sekitar 60 ribu tes yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membantu tes di wisma atlet.

"Sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," ujar Jodi.

Saat dihubungi VOI, Jodi menyayangkan upaya pembingkaian terhadap Luhut. Jodi menyebut kabar Luhut yang dikait-kaitkan dengan bisnis PCR berpotensi menyebabkan para pihak yang ingin membantu berpikir dua kali.

"Ya, begitulah kalau oknum sudah hati dan pikirannya ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara," kata Jodi, Selasa, 2 November.

Jodi juga menjelaskan grup-grup yang diklaim berbisnis PCR itu adalah grup besar yang bisnisnya sudah baik atau well established. Mereka juga tergolong perusahaan yang sangat kuat di bidang energi. Karena itulah kata Jodi tujuan GSI bukan untuk profit bagi para pemegang saham.

"Sesuai namanya GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang untuk kewirausahaan sosial ... Partisipasi dari Pak Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha bapak untuk membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal dulu, selain tadi donasi pemberian alat-alat tes PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus. Pak luhut juga ikut membantu Nusantics, salah satu startup di bidang bioscience untuk membuat reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini diproduksi oleh Biofarma."

Jodi juga menegaskan PT GSI tidak pernah bekerja sama dengan BUMN ataupun menyedot dana dari pemerintah. Justru GSI melakukan genomesequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ketika VOI mengonfirmasi kembali maksud penjelasan Jodi bahwa kabar keterlibatan Luhut dalam bisnis PCR adalah fitnah, ia mengiyakan. Meski demikian secara tersirat Jodi menyatakan tidak akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.

"Iya masuk dalam kategori fitnah. Pak Luhut sudah terbiasa difitnah. Biar saja Yang Maha Kuasa yang membalas," kata Jodi.

Kabar gurita bisnis Luhut Pandjaitan

Selain memegang berbagai pekerjaan dalam ranah pemerintahan, Luhut juga dikenal sebagai orang yang memainkan banyak bisnis. Pada 2013, Luhut memiliki 99,98 persen saham di PT Toba Sejahtra.

Mengutip Bisnis, PT Toba Sejahtra didirikan pada 2004. Toba Sejahtra bergerak dalam empat fokus industri utama, yaitu batubara dan pertambangan, minyak dan gas, pembangkit listrik swasta, serta perkebunan dan kehutanan.

Namun seiring berjalannya waktu, Luhut semakin sedikit memegang saham karena ia menjualnya. Pada 2019, sebuah dokumenter buatan Watchdoc, yaitu Sexy Killer menyebut perusahaan tersebut memiliki peran dalam kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang.

Bahkan aktivitas perusahaan tersebut menyisakan sisa galian yang kerap memakan korban jiwa. Selain itu sebuah penelitian menunjukkan PT Toba Bara Sejahtera memiliki empat anak perusahaan dan 50 tambang. Watchdoc saat itu menggunakan data hasil penelitian Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Ke yang lebih baru, sebuah investigasi dari berbagai NGO mengungkap adanya indikasi keterlibatan PT Mind ID dalam operasi militer di Intan Jaya, Papua. Dalam laporan itu disebutkan bahwa operasi militer memuat kepentingan eksplorasi emas, dengan PT Mind ID sebagai pemegang konsesi.

PT Mind ID kabarnya adalah perusahaan di bawah PT Tobacom Del Mandiri, anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtra, perusahaan milik Luhut. Investigasi tersebut dipaparkan dalam sebuah video yang diunggah di YouTube dengan judul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! oleh Haris Azhar.

>

Video tersebut menampilkan perbincangan antara Haris Azhar, Direktur Lokataru sebagai host; Fatia Maulidiyanti, koordinator Kontras; serta Kepala Divisi Advokasi WALHI Papua Wirya Supriyadi, yang bergabung daring.

Mengutip artikel VOI berjudul Pertanyaan yang Harus Terjawab dalam Kasus Luhut-Haris Azhar dan Fatia, mereka membicarakan laporan ivestigasi yang berjudul Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya.

Investigasi itu menyoroti keterlibatan sejumlah purnawirawan TNI yang menduduki jabatan di perusahaan-perusahaan terkait PT Mind ID. Dijelaskan terdapat empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi dalam laporan ini.

Keempatnya adalah PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Tidak terima dengan laporan tersebut, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke pihak berwajib. Luhut menganggap hasil investigasi tersebut fitnah. Luhut dan pengacaranya, Juniver Girsang melaporkan Haris dan Fatia atas tuduhan pencemaran nama baik.

Laporan Luhut teregister dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 22 September 2021.