BBM Belum Naik, Tetapi Risiko Energi Masih Mengintai

Konflik yang terjdidi Timur Tengah membuat harga minyak mentah naik. (Foto: Dok. unsplash)

Selat Hormuz memang jauh dari Indonesia. Namun ketika jalur itu terganggu akibat perang Iran melawan AS dan Israel, imbasnya tetap terasa di sini. Peristiwa itu kembali mengingatkan bahwa urusan energi kita belum benar-benar aman.

Dampaknya juga menjalar ke banyak tempat. Di Amerika Serikat, harga bensin rata-rata menembus US$4 per galon pada awal April 2026, level tertinggi sejak Agustus 2022. Di Eropa, inflasi zona euro pada Maret 2026 naik menjadi 2,5 persen, dengan komponen energi melonjak 4,9 persen menurut Eurostat. Artinya, gejolak di Selat Hormuz bukan lagi urusan Timur Tengah semata. Ia sudah menjadi tekanan ekonomi global.

Di tengah situasi itu, hingga awal April 2026 belum ada pengumuman resmi kenaikan harga BBM nonsubsidi di Indonesia. Sikap menahan harga ini patut diapresiasi. Di Indonesia, harga BBM bukan sekadar angka di papan SPBU. Begitu naik, efeknya cepat menjalar ke ongkos angkut, harga bahan pokok, biaya produksi, lalu ke pengeluaran rumah tangga. Karena itu, ketika harga ditahan, yang dijaga bukan cuma stabilitas pasar, tetapi juga ruang napas masyarakat.

Meski begitu, kita tidak boleh buru-buru tenang. Harga yang ditahan bukan berarti tekanannya hilang. Tekanan itu tetap ada, hanya berpindah jalur. Jika harga minyak dunia bertahan tinggi, bebannya bisa bergeser ke inflasi, subsidi, kompensasi, lalu ke APBN. Karena itu, keputusan menahan harga BBM memang melegakan, tetapi sekaligus menyimpan pekerjaan rumah yang tidak kecil.

Risikonya juga bukan hal sepele. Reuters pada 2 April 2026 melaporkan J.P. Morgan memperkirakan harga minyak bisa bergerak di kisaran US$120 sampai US$130 per barel dalam waktu dekat. Bahkan ada risiko menembus US$150 jika gangguan pasokan melalui Selat Hormuz bertahan hingga pertengahan Mei. Kalau skenario itu terjadi, Indonesia tentu tidak bisa sekadar mengandalkan optimisme. Negara harus siap menanggung beban yang lebih berat.

APBN 2026 sebenarnya sudah menyiapkan bantalan. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan subsidi energi Rp210,1 triliun untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Sementara total subsidi diproyeksikan mencapai Rp318,9 triliun. Angka ini menunjukkan pemerintah memang menyiapkan ruang fiskal yang besar untuk menjaga daya beli dan stabilitas.

Tandanya pun sudah terlihat. Hingga akhir Februari 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp51,5 triliun. Memang ada unsur pembayaran kompensasi tahun sebelumnya di sana. Namun angkanya tetap memberi sinyal bahwa beban energi di APBN sudah mulai terasa, bahkan sebelum krisis Selat Hormuz berkembang lebih jauh pada awal April.

Di sisi pasokan, Indonesia juga belum sepenuhnya aman. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menyebut sekitar 20 sampai 25 persen impor minyak mentah Indonesia melewati Selat Hormuz. Untuk BBM jadi, ia mengatakan Indonesia tidak mengimpornya dari Timur Tengah. Artinya, Indonesia memang tidak akan lumpuh total bila jalur itu terganggu. Tetapi kita juga belum cukup kuat untuk bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Selama sebagian pasokan minyak mentah masih terhubung ke kawasan rawan konflik, setiap ketegangan di sana akan tetap memantul ke sini.

Karena itu, krisis Selat Hormuz sebaiknya dibaca sebagai peringatan bahwa pekerjaan rumah sektor energi kita belum selesai. Presiden Prabowo yang menyebut krisis sebagai blessing in disguise yang memaksa Indonesia mempercepat swasembada pangan dan energi. Krisis memang sering memaksa negara menata ulang prioritas yang terlalu lama ditunda.

Pemerintah juga sudah menunjukkan arahnya. Fokus Dewan Energi Nasional periode 2026–2030 menekankan kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi. Arah kebijakannya jelas. Persoalannya tinggal satu yakni seberapa cepat dan seberapa konsisten itu dikerjakan.

Di poin ini, yang dibutuhkan bukan sekadar pujian, melainkan percepatan kerja. Ketahanan energi tidak akan lahir hanya dari pidato. Ia ditentukan oleh produksi dalam negeri yang diperkuat, cadangan yang diperbesar, energi terbarukan yang dipercepat, dan keberanian mengurangi ketergantungan pada impor yang mudah goyah setiap kali dunia memanas.

Kalau itu tidak dilakukan, maka akan terjadi adalah hari ini tenang, besok repot, lusa panik. Itulah sebabnya keputusan menahan harga BBM sampai awal April memang langkah yang tepat, tetapi belum menyelesaikan persoalan. Ancaman yang sesungguhnya masih ada yaitu harga minyak global yang tinggi bisa menekan inflasi, memperberat subsidi dan kompensasi, lalu membebani APBN. Laporan JP Morgan tentang proyeksi harga minyak dan data RAPBN 2026 menunjukkan risiko itu.

Jadi, respons terbaik sekarang bukan berpuas diri, melainkan bergerak lebih cepat. Selat Hormuz memberi pelajaran, selama energi kita masih mudah diganggu konflik dari luar, selama itu pula kita belum benar-benar berdaulat.

Lantaran itu, percepatan swasembada dan kedaulatan energi layak didukung sekaligus dikawal. Sebab yang sedang diuji hari ini bukan semata harga BBM, melainkan seberapa kuat Indonesia bertahan ketika dunia berguncang.