Menko PMK: Perawat Punya Peranan Penting Dalam Penanganan COVID-19

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (Foto: Situs Kemenko PMK RI)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan perawat menjadi garda terdepan dalam melawan COVID-19. Sebab, perawat kerap berinteraksi langsung dengan pasien selama 24 jam dan dia mengapresiasi hal ini.

"Peran perawat sangat penting dalam percepatan penanganan COVID-19 baik dalam upaya promotif dan preventif di masyarakat maupun upaya kuratif kepada pasien di rumah sakit," kata Muhadjir saat memberikan secara daring dalam acara Doa Perawat untuk Negeri yang ditayangkan di akun YouTube BNPB, Selasa, 15 September.

Dia Kemudian memaparkan, hingga 14 September kemarin setidaknya jumlah tenaga kesehatan termasuk perawat mencapai 78 orang. "Saya selaku pribadi dan atas nama pemerintah, Kemenko PMK menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya para perawat yang telah mengabdikan diri dalam upaya penanganan COVID-19," ungkap Muhadjir.

"Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan juga kepada perawat yang sampai saat ini masih berada di garis depan perjuangan untuk memberikan perawatan terbaiknya," imbuh dia.

Sementara dalam acara yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan sejumlah hal untuk mengurangi beban kerja perawat maupun tenaga kesehatan lainnya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Selain itu, dia juga menegaskan, jika vaksin nanti sudah tersedia di akhir tahun ini maupun di awal 2021 maka yang akan menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan terlebih dahulu.

"Kami berupaya untuk bila memungkinkan di akhir tahun ini atau awal tahun depan, para perawat dan tenaga medis inilah yang jadi prioritas divaksinasi terlebih dahulu. Tidak yang lain," tegasnya.

Erick mengatakan, hal ini adalah strategi untuk memberikan perlindungan total kepada tenaga kesehatan terutama perawat dan dokter yang berjibaku dalam merawat masyarakat yang terpapar COVID-19.

"Kita berupaya melindungi diri kita dengan protokol kesehatan tapi ada upaya terobosan seperti vaksinasi di awal tahun depan atau akhir tahun ini," katanya.

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 untuk masyarakat Indonesia. Saat ini, Indonesia telah memperoleh 30 juta dosis vaksin COVID-19 untuk akhir tahun 2020 dan berjanji 300 juta dosis tersedia di tahun 2021.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah terus melakukan penjajakan ke lembaga dan perusahaan lain, karena jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk melakukan imunisasi massal masih cukup banyak.

Erick berujar, sejak awal pemerintah telah melakukan penjajakan dengan lembaga-lembaga kesehatan seperti Koalisi untuk Kesiapan dan Inovasi Epidemi (CEPI), badan kesehatan dunia (WHO) hingga Unicef.

"Tentu, perusahaan-perusahaan farmasi multinasional lainnya juga seperti Astrazeneca, Cansino, dan Pfizer, ini kami jajaki. Kita harapkan di 2022 atau bahkan 2021, 30 persen bisa didapatkan," katanya, dalam acara 'Orasi Ilmiah Dies Natalis 63 Tahun Universitas Padjajaran', Jumat, 11 September.

Seperti diketahui, pemerintah melalui PT Bio Farma (Persero) telah bekerjasama dengan Sinovac Biotech perusahaan farmasai asal China untuk pengadaan vaksin. Erick mengatakan, jika proses uji klinis tahap 3 berjalan lancar, 20 juta dosis vaksin bisa tersedia di akhir tahun. Sementara untuk tahun depan, akan diproduksi hingga 250 juta dosis.

Kemudian, kata Erick, kerja sama juga dilakukan PT Kimia Farma dengan Grup42 (G42) dari Uni Emirat Arab (UEA). Nantinya, Indonesia akan memperoleh 10 juta dosis vaksin dari kerjasama ini pada akhir tahun 2020, kemudian ditambah lagi sebanyak 50 juta dosis untuk tahun depan.

Namun, kata Erick, jumlah tersebut hanya cukup memenuhi 170 juta penduduk saja. Hal ini karena, per satu orang membutuhkan vaksinasi sebanyak 2 kali. Ia berharap, penjajakan ke lembaga dan perusahaan farmasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan pengadaan vaksin sebagaimana yang sudah direncanakan.

Pemerintah, kata Erick, tidak hanya bergantung pada vaksin yang dikembangkan negara lain. Menurut dia, pihaknya juga memprioritaskan pembuatan Vaksin Merah Putih, yang mana ditargetkan untuk dapat mulai diproduksi di tahun 2022.

"Jadi, insyaallah, di akhir tahun ini ada 30 juta (dosis) dan di tahun depan ada 300 juta. Tetapi sebagai catatan, dari total kita dapatkan 330 juta mungkin 340 juta," tuturnya.