Kritik Anies Soal PSBB, Hasto: Pemimpin Itu Tak Asal Ijak Rem

Sekjen PDIP Hasto Krisiyanto (Foto: Dokumentasi DPP PDIP)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyatnya. Menurut dia, pemimpin yang gagal hanya bisa berbicara dan mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan penderitaan rakyat. 

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, kata Hasto, juga mengingatkan kegagalan terbesar bagi pemimpin ialah tidak pernah berbuat apa-apa. Jangan karena pemimpin merasa di zona aman dan memiliki fasilitas, tetapi abai terhadap penderitaan rakyat.

"Jadi kegagalan paling besar bagi seorang yang menyebut dirinya pemimpin adalah tidak berbuat apa-apa. Jadi no action, talk only. Ya, kira seperti itu yang populer. Jadi menjadi pemimpin itu harus melihat amanat penderitaan rakyat, menjadi pemimpin itu harus berani mengambil risiko," katanya, saat membuka Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDIP, Minggu, 13 September.

Menurut Hasto, pemimpin itu ibarat sopir dan rakyat adalah penumpangnya. Karena itu, kata dia, pemimpin harus tahu dan paham kapan waktu menginjak rem dan gas. Artinya, kata Hasto, pemimpin berani membuat keputusan dan bertanggungjawab, jangan hanya mengambil populer, dan fasilitasnya. Tetapi tidak berbuat apa-apa.

"Kemudian, mendorong kemajuan bersama-bersama dengan rakyat. Jadi penumpangnya itu dia dorong bersama, maju bersama. Di situ dia baru boleh kapan harus ngerem. Untuk ngerem nggak bisa mendadak, harus lihat dulu sinyalnya kiri-kanan, (jangan) tiba-tiba ngerem tanpa sinyal. Itu pemimpin yang tidak berpikir strategis," ucapnya. 

Hasto tak menyebut siapa pemimpin yang dimaksud oleh dirinya dalam pidato tersebut. Hanya saja, belakangan ini publik diramaikan oleh kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat mulai 14 September. Anies memandang langkah itu sebagai injak rem darurat.

Di samping itu, Hasto mengingatkan, kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan, harus selaras dengan keinginan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan searah dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, terutama yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. 

"Jadi kepala daerah berdasarkan sistem politik ketatanegaraan kita ini juga bagian menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat, jangan berbeda. Terutama ketika menghadapi persoalan rakyat, pandemi," tuturnya.

Sekadar informasi, dalam acara pembukaan Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDIP, turut hadir Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Wasekjen Utut Adianto, dan beberapa Ketua DPP seperti Eriko Sotarduga, Djarot Saiful Hidayat, Komaruddin Watubun, Ribka Tjiptaning, Ahmad Basarah, Hamka Haq, Sri Rahayu, dan Tri Rismaharini.