Pengembalian Rekomendasi PDIP oleh Mulyadi-Ali Adalah Proses Mengamankan Suara Pemilih di Pilgub Sumbar

Mulyadi-Ali Mukhni saat mendaftar Pilgub Sumbar ke KPU (Foto Antara)

JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai pengembalian rekomendasi PDIP yang dilakukan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur Mulyadi-Ali Mukhni ini adalah upaya mengamankan posisi mereka di dalam proses pemilihan kepala daerah. Sebab, pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terkait harapannya agar Sumatera Barat mendukung Pancasila berujung polemik di tengah masyarakat.

"Saya kira pengembalian ini dipicu karena pernyataan Puan. Pilihan ini diambil mereka untuk mencari aman bagi proses pemenangan ke depan karena nantinya, polemik pernyataan Puan ini bisa jadi berdampak pada keterpilihan mereka atau dijadikan senjata lawan politiknya untuk menyerang mereka," kata Putri saat dihubungi VOI, Senin, 7 September.

Pengembalian ini, sambung Putri, juga bertujuan untuk memperlihatkan sikap politik mereka jika Sumatera Barat tidak seperti apa yang disebutkan oleh Puan dan sekaligus bertujuan untuk merebut dukungan konstituen yang antipati dengan pernyataan tersebut.

Sementara terkait dukungan politik, dia mengatakan, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni ini tak akan mengalami gangguan apapun. Sebab, tanpa didukung PDIP, pasangan ini masih memiliki cukup dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat dengan jumlah masing-masing 10 kursi.

"Maka tanpa dukungan PDIP pun tetap bisa maju," tegasnya.

Penilaian yang sama juga disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurut dia, adalah hal wajar dan rasional jika pasangan Mulyadi-Ali Mukhni ini mengembalikan dukungan PDIP. Sebab, jika tak dikembalikan, dukungan ini justru merugikan bagi pencalonan keduanya karena buntut dari pernyataan Puan.

"Pengembalian SK tersebut merupakan langkah yang tepat agar pasangan Mulyadi-Ali Mukhni tidak menjadi bulan-bulanan karena pernyataan Puan dan agar tidak kalah sebelum berperang," ungkap Ujang.

"Karena ucapan itu jelas akan membuat masyarakat Sumatera Barat tak simpati pada mereka berdua. Maka pengembalian SK tersebut untuk memotong mata rantai kerugian yang lebih besar lagi. Ini isu sensitif, jadi harus dipotong dengan cara mengembalikan SK tersebut," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga menyebut tak ada kerugian bagi pasangan ini dengan mengembalikan dukungan tersebut. Sebab, pengembalian rekomendasi ini justru akan menutup polemik dan pasangan ini jadi tak makin dibenci oleh masyarakat Sumatera Barat.

"Ruginya kan paling hanya akan dibenci PDIP namun itu pilihan rasional dalam politik," kata Ujang.

Polemik pernyataan Puan tersebut terjadi pada Rabu, 2 September lalu saat dirinya membacakan rekomendasi dari PDIP kepada calon kepala daerah. Usai mengumumkan rekomendasi dukungan terhadap pasangan Mulyadi-Ali Mukhni, anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini berharap agar Sumbar bisa menjadi provinsi yang mendukung Pancasila.

"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," kata Puan saat itu.

Tak lama, pernyataan ini kemudian menjadi polemik dan berujung pada pengembalian rekomendasi PDIP oleh Mulyadi-Ali Mukhni dan hal ini dibenarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi. Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu, 6 September.

Selanjutnya, setelah pengembalian rekomendasi ini, Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman menyatakan dari hasil rapat internal memutuskan PDIP tidak mengikuti ajang Pilgub Sumatera Barat.