Tiada Gelar Pahlawan Nasional untuk Mertua SBY, Sarwo Edhie Wibowo

Sarwo Edhie Wibowo yang pernah menjabat sebagai Komandan RPKAD era 1964-1967. (Wikimedia Commons)

JAKARTA - Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah dianggap dalang dari Gerakan 30 September (G30S) 1965. Gerakan itu berhasil ditumpas oleh Soeharto. Namun, Soeharto tak bisa bekerja sendiri. Ia dibantu oleh Sarwo Edhie Wibowo.

Duet Soeharto-Sarwo terus belanjut hingga penumpasan PKI di pelosok Jawa-Bali. Aksi itu diapresiasi banyak pihak. Narasi itu membuat Sarwo dianggap layak jadi pahlawan nasional. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun tak menghendaki hal itu terjadi di eranya – demi hindari konflik kepentingan.

Tiada yang meragukan eksistensi PKI sebagai partai besar di era 1960-an. Banyak orang yang meramalkan bahwa PKI bisa merebut pucuk kekuasaan di Indonesia era Orba. Namun, citra PKI sebagaimana gerakan komunis di dunia selalu melewati perjuangan berdarah untuk berkuasa.

Kondisi seraya terjadi di Indonesia. Kemunculan peristiwa G30S 1965 sempat diyakini sebagai tanda. Penculikan dan pembunuhan sederet Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) dikutuk segenap rakyat Indonesia.

Kondisi itu membuat Soeharto segala mengambil alih kepemimpinan AD dan menumpas gerakan pemberontak. Pangkostrad itu tak sendiri. Ia menggandeng Sarwo Edhie yang notabene Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) – kini Kopassus.

Duet fenomenal penumpas PKI, Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo. (Istimewa)

Soeharto ingin mematikan langkah PKI sampai ke akar-akarnya. Keinginan itu berbalas. Sarwo dianggap sudah dendam karena rekan-rekannya jadi korban G30S. Duet Soeharto-Sarwo jadi fenomenal. Komandan pasukat elit itu banyak memimpin operasi menyingkirkan simpatisan PKI keliling Jawa.

Ia bertindak atas nama TNI AD. Kondisi itu membuatnya dipandang sebagai loyalis Soeharto yang kemudian jadi Presiden Indonesia ke-2. Akhirnya, korban dari operasi itu menurut Sarwo mencapai tiga juta orang. Aksi Sarwo pun berhasil. Kondisi itu membawanya mencipipi berbagai jabatan di TNI AD.

Sekalipun kemudian Sarwo segera 'didubeskan' (siasat Soeharto untuk menyingkirkan sosok populer dibanding dirinya) jadi duta besar Korea Selatan pada 1975. Sisanya ia bak kehilangan popularitas dalam peta politik Indonesia. Sarwo pun meninggal dunia pada 9 November 1989.

“Ya, sebab saya menolak didubeskan, sedang Jenderal Sarwo Edhie menerima jadi Dubes Korea Selatan dan sehabis itu ia masih memikul tugas anggota lembaga legislatif. Tak siapa pun yang menggugat kedudukan atau jabatannya itu, kecuali ia sendiri.”

“Ia mengundurkan diri dari lembaga legislatif karena merasa tak ada kerja atau tidak ada yang bisa diperjuangkannya di sana. Hati nuraninya tidak tenteram sebagai anggota MPR,” kenang Hoegeng sebagaimana ditulis Ramadhan K.H. dalam buku Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan (1993).

Tak Lolos Jadi Pahlawan Nasional

Jejak Sarwo sempat meredup di era reformasi. Namun, nama Sarwo kian mengemuka kala menantunya, SBY jadi Presiden Indonesia sedari 2004. Jejak keberhasilan dan prestasi Sarwo sering kali hadir dalam ruang diskusi. Bahkan, banyak pula yang ingin mengusulkan Sarwo sebagai pahlawan nasional.

Ayah dari Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono) itu dianggap layak diangkat jadi pahlawanan nasional karena prestasinya menumpas G30S dan PKI hingga ke akar-akarnya. Alhasil, masyarakat dan pemerintah daerah Purworejo secara mengajukan nama Sarwo sebagai kandidat pahlawan nasional ke pemerintah.

Usulan itu mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menganggap Sarwo sudah layak. Sarwo dianggapnya telah berjuang demi keselamatan negara. Namun, penolakan juga tak kalah banyak. Sarwo dianggap punya dosa masa lalu besar terkait pelanggaran HAM.

Dosa masa lalu itu membuat keluarga korban penumpasan PKI 1965-1966 tak lagi hidup nyaman. Mereka terus hidup dalam ketakutan. Sarwo sendiri hingga ajal menjemputnya tak pernah mengungkap permintaan maaf kepada keluarga korban.

Penolakan paling keras kemudian muncul dari Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai (kini: Menteri HAM). Pigai menganggap Sarwo tak layak jadi pahlawan nasional karena mertua SBY itu tak lebih dari noda hitam dari sejarah bangsa Indonesia.

"Jenderal Sarwo Edhie memegang posisi yang penting dan dianggap masyarakat sebagai salah satu orang yang ikut terlibat peristiwa 1965 dan menjadi noda hitam bangsa Indonesia," ujar Pigai sebagaimana dikutip laman Tempo.co, 28 November 2013.

Penolakan itu juga muncul karena prestasi Sarwo dianggap tak cukup besar untuk diangkat jadi pahlawan nasional. SBY sendiri tak terlalu mempermasalahkan pengajuan nama Sarwo. Baginya segenap rakyat Indonesia punya hak mencalonkan siapa saja yang berjasa bagi bangsa dan negara.

Namun, pemerintahan SBY hanya sebatas mendukung semua usulan. Perkara terpilih tidaknya lain soal. SBY ambil langkah bijak. Ia tak mau mengangkat mertuanya jadi pahlawan nasional pada masa pemerintahannya. Usulan Sarwo jadi pahlawan nasional mental pada 2013.

SBY kemudian memberikan kebebasan kepada Presiden Indonesia berikutnya untuk mempertimbangkan Sarwo Edhie Wibowo jadi pahlawan nasional. Namun, Ia menegaskan takkan ikut campur karena nantinya akan muncul konflik kepentingan.