Reshuffle Kabinet: Butuh Menteri Keuangan yang Berani Evaluasi Program Presiden

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers usai prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

JAKARTA – Sri Mulyani Indrawati masuk daftar reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/9/2025). Posisinya sebagai bendahara negara digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Keputusan Prabowo menggantikan Sri Mulyani dengan Purbaya disebut sejumlah pengamat sebagai strategi pemerintah menjaga stabilitas pasar, sekaligus menjawab tantangan fiskal yang kian berat. Bagi Sri Mulyani sendiri, momen ini sekaligus menandai penutupan kiprahnya sebagai bendahara negara yang telah ia jalani di tiga era pemerintahan.

Namun Purbaya memiliki sederet pekerjaan rumah. Ia harus bekerja di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang diklaim tidak ramah bagi kelas menengah.

Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana menuturkan, jika menkeu diganti dengan orang yang lebih yes man kepada pemerintah, maka reshuffle ini hanya memperburuk keadaan.

Berita Positif

Desas-desus pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sudah berembus kencang sejak pekan lalu. Isu pengunduran dirinya muncul di tengah sorotan publik setelah rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, dijarah massa pada Minggu (31/8/2025) dini hari. Namun rumor itu dibantah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Posisi Sri Mulyani sebagai bendahara negara sempat mendapat tekanan karena sejumlah kebijakannya yang dinilai tidak pro rakyat, termasuk kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi masyarakat yang serba sulit.

Tak hanya itu, dalam beberapa kesempatan pernyataan Sri Mulyani juga menjadi kontroversi. Ia pernah menyamakan pajak dengan zakat dan wakaf, serta mempertanyakan apakah gaji dosen dan guru harus semua ditanggung pemerintah atau masyarakat perlu ikut berpartisipasi.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berpamitan dengan para pegawai Kementerian Keuangan. (VOI/Aris Nurjani)

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pergantian Sri Mulyani dari posisi menteri keuangan adalah kabar positif bagi ekonomi Indonesia saat ini.

“Pengumuan pergantian Sri Mulyani dari Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,” tulis CELIOS dalam keterangan yang diterima VOI.

“Tuntutan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama diserukan oleh berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Menteri Keuangan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, dan naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal,” lanjutnya.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, menyebut Sri Mulyani seharusnya sudah mundur sejak Presiden Prabowo mengajaknya bergabung ke pemerintahan. Ia memandang dari segi profesionalitas, perempuan lulusan University of Illinois Urbana-Champaign mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Sri Mulyani ini juga dinilai tidak cukup bisa mengendalikan ambisi besar Presiden Prabowo terkait makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, food estate, dan belanja pertahanan. Selain itu, dari sisi kebijakan pajak, bisa dikatakan tidak ada inovasi dalam 10 tahun terakhir.

“MBG, Koperasi Merah Putih, Food Estate, anggaran pertahanan juga melonjak signifikan tanpa ada rem dari Sri Mulyani. Sehingga ini yang kemudian sudah diekspektasi bahwa Sri Mulyani akan dicopot,” ucap Bhima.

Meski demikian, masih menjadi tanda tanya bagi Bhima apakah pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa adalah hal positif.

Target Pertumbuhan Ekonomi

Secara terpisah, ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana membenarkan bahwa rentetan kebijakan yang tidak pro rakyat membuat Sri Mulyani mendapat desakan untuk mundur. Tapi sisi lain, jika kursi yang ditinggalkan Sri Mulyani digantikan oleh sosok yang penurut terhadap instruksi presiden, justru berpotensi memperburuk keadaan.

“Sri Mulyani adalah sosok yang memiliki kapabilitas, namun itu digunakan untuk memenuhi keinginan pemerintah lewat kebijakan yang tidak sesuai,” kata Andri saat dihubungi VOI.

”Apa yang dibutuhkan saat ini adalah menkeu yang berani berbicara ke presiden mengenai program yang perlu dievaluasi, bahkan ketika program itu adalah keinginan presiden,” katanya.

Menurut Andri, pergantian ini akan bermakna jika menkeu berani menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. ”Kalau Ibu Sri hanya diganti dengan menteri yang lebih ’yes man’, lebih submisif, maka bisa jadi akan memperburuk keadaan," tegasnya.

Dalam pelantikannya kemarin, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimismenya mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen sebagaimana ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut akan dicapai secara bertahap.

Pemerintah Kota Padang membuka pintu lebar-lebar bagi investor untuk menggawangi dapur  program Makan Bergizi Gratis (MBG). (ANTARA/HO-Diskominfo)

Purbaya juga berencana membentuk tim khusus percepatan penyerapan anggaran seperti yang pernah diterapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan awal pemerintahan Joko Widodo.

Andri menurutkan pada dasarnya pertumbuhan ekonomi akan terkorelasi dengan penerimaan pajak dan ini adalah tolok ukur yang sulit dibohongi. Karena itu, ketika pertumbuhan ekonomi 5, 6, 7, atau bahkan 8 persen tapi ternyata tidak terkorelasi dengan penerimaan pajak, berarti ada yang salah.

“Nah, nanti bisa dinilai dari sini, tren penerimaan seluruh sumber pendapatan negara. Kalau pertumbuhan naik, tapi penerimaan pajak tidak terkorelasi berarti ada yang salah,” Andri menerangkan.

Sementara itu, Bhima Yudhistira menilai untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut bukanlah hal yang mudah. Apalagi, waktu yang tersisa secara efektif hanya tiga bulan sedangkan arahan Prabowo sebelumnya adalah melakukan efisiensi anggaran.

“Jadi efisiensi anggaran dulu yang seharusnya dievaluasi, baru penyerapan bisa lebih baik,” tegasnya.