导致弹劾韩国总统尹淑烈的戒严令争议

JAKARTA – Pernyataan darurat militer yang tiba-tiba oleh Presiden Yoon Suk-yeol berbuntut pemakzulan dirinya pada Sabtu (14/12/2024). Ini sekaligus menjadikannya presiden ketiga Korea Selatan yang diskors dari jabatannya oleh Majelis Nasional.

Kini nasib politik Suk-yeol berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Proses pemakzulan dalam memakan waktu berminggu-minggu, karena persidangan masih harus diadakan di Mahkamah Konstitusi. Jika enam dari sembilan hakim memilih mempertahankan pemakzulan, baru presiden dicopot dari jabatannya.

Ini merupakan upaya pemakzulkan kedua kalinya setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer yang kontroversial pada 3 Desember lalu.

Upaya Kedua

Presiden Yoon Suk-yeol secara tiba-tiba mengumumkan martial law atau darurat militer pada 3 Desember pukul 23.00 waktu setempat. Keputusan ini diambil untuk “menyelamatkan negara dari pihak-pihak yang mencoba melumpuhkan fungsi negara dan menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi liberal.”

Dia juga berdalih bahwa keputusan itu diambil untuk mengusir pasukan komunis Korea Utara serta melenyapkan kelompok-kelompok anti-negara. Seusai pengumuman tersebut, seluruh kegiatan politik, pertemuan, dan demonstrasi dilarang di seluruh Korsel. Tapi pemberlakuan darurat militer tidak berlangsung lama.

Berselang enam jam, Yoon mengumumkan pencabutan darurat militer setelah Majelis Nasional lewat pemungutan suara memintanya mengakhiri status tersebut.

Partai-partai oposisi mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon ke Majelis Nasional pada 4 Desember. Tapi mosi pemakzulan gagal disahkan karena diteken oleh 191 anggota parlemen oposisi tanpa dukungan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa.

Konstitusi Kosel menyebutkan, minimal dua pertiga dari 300 anggota parlemen harus memberikan suara mendukung untuk meloloskan mosi pemakzulan.

Partai Demokrat dan lima partai lainnya kembali mengajukan mosi pemakzulkan terhadap Yoon pada 12 Desember. Melalui pemungutan suara yang digelar Sabtu (14/12), Majelis Nasional menyetujui pemakzulkan Yoon atas keputusannya memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.

Seluruh anggota parlemen yang berjumlah 300 orang ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara. Hasilnya, 204 suara setuju, 85 menolak, tiga abstain, dan empat suara lainnya tidak sah.

Saat hasil diumumkan, sorak-sorai meledak dari sisi Partai Demokrat, sementara anggota partai yang berkuasa diam-diam meninggalkan ruangan.

Setelah mosi pemakzulan disahkan parlemen dan jabatan kepresidenan Yoon ditangguhkan, proses selanjutnya akan bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dalam proses inilah nantinya akan diputuskan apakah jabatan Yoon dicopot atau justru ia bisa kembali menduduki jabatan tersebut.

Jika diputuskan dicopot, maka Yoon akan menjadi presiden kedua Korsel yang dimakzulkan setelah Park Geun-hye pada 2017.

Pemula di Dunia Politik

Yoon Suk-yeol merupakan pemula di dunia politik. Tapi ia terpilih sebagai presiden pada Maret 2022, hanya delapan bulan setelah banting setir ke dunia politik pada Juni 2021, padahal sebelumnya berkarier sebagai jaksa.

Minimnya pengalaman Yoon membuatnya kurang siap menavigasi proses politik yang mapan. Oleh karena itu, dekrit darurat militer Yoon merupakan hasil dari faktor-faktor yang sangat pribadi, termasuk pengabaian norma-norma politik seperti dialog dan pembangunan konsensus, serta kurangnya pengalaman dalam mengelola dinamika pemerintahan yang rumit.

“Pertanyaan akhirnya bermuara pada apakah ini masalah kelemahan kelembagaan atau struktural atau masalah pelanggaran individu. Menurut pandangan saya, dampak dari pelanggaran individu itu signifikan,” kata Shin Jung-sub, profesor ilmu politik di Universitas Soongsil.

Sementara itu, profesor ilmu politik di Universitas Sogang mengamati, keputusan Yoon mengumumkan darurat militer dengan maksud yang jelas untuk menangguhkan fungsi legislatif.

Sepanjang menjadi presiden, Yoon melakukan sejumlah tindakan yang menunjukkan “rasa jijiknya” terhadap politik. Ia menjadi presiden pertama Korsel dalam 11 tahun yang melewatkan sesi pleno Majelis untuk pidato anggaran tahunan pada November lalu.

Selain itu, pertemuan pertama Yoon dengan pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung baru terjadi pada April tahun lalu, atau 720 hari setelah ia dilantik. Ini menjadi penundaan terlama sejak Korea menjadi negara demokrasi pada 1988.

Sebagai perbandingan, rekor sebelumnya dipegang oleh Presiden Kim Young-sam, yang membutuhkan waktu 110 hari untuk bertemu dengan pemimpin oposisi.

“Pemimpin oposisi utama harus ditantang melalui persaingan demokrasi yang sah, yang mendorong persaingan politik alih-alih mengandalkan risiko hukum dan menunggu putusan pengadilan,” kata Lee Jae-mook, menekankan kurangnya dialog politik antara Yoon dan partai-partai oposisi.

Dukungan Idola K-Pop

Setelah pemungutan suara diumumkan, lagi Into the New World yang dipopulerkan grup K-Pop Girls Generation dikumandangkan ribuan pengunjuk rasa. Orang-orang bersuka cita, bernyanyi bersama dengan diiringi kembang api yang meledak di atas kepala.

Pengumuman pemakzulan juga mendapat dukungan dari sejumlah artis Korea dan kafe-kafe dengan memberi makanan gratis kepada pengunjuk rasa.

Idola pop Korea, IU, misalnya membagikan makanan hangat, minuman, dan penghangat tangan kepada mereka yang mendukung pemakzulan presiden Yoon Suk-yeol, demikian diungkapkan agensinya.

Edam Entertainment, dalam unggahan resmi mengatakan bahwa penyanyi tersebut ingin memberikan kehangatan kepada “Uena”, sebutan untuk penggema IU, yang menghadiri unjuk rasa di tengah cuaca dingin.

“Kami berharap tangan Uen, yang mencerahkan suasana, akan sedikit lebih hangat, tulis unggahan tersebut.

Makanan yang disediakan oleh IU meliputi 100 porsi roti, 100 minuman, 100 mangkuk sup, 100 mangkuk sup tulang sapi, dan 100 porsi kue beras.

Agensi juga mengatakan bahwa siapa pun, bahkan yang bukan anggota resmi fan club, dapat menerima makanan dan paket hangat berdasarkan siapa yang datang pertama, dilayani pertama dalam demonstrasi tersebut.

Sementara itu Yuri, anggota dari girlband yang sangat populer, Girls Generation, juga telah menyiapkan makanan untuk para penggemar yang ikut berunjuk rasa.