JAKARTA - Dunia dalam kondisi tidak baik, bahkan Presiden Jokowi mengatakan perekonomian dunia akan mengalami gelap gulita berupa resesi pada 2023. Sekuat apa badai yang akan datang nanti tidak bisa dikalkulasi. Inilah masa-masa penuh ketidakpastian.

Pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina yang tak juga berhenti mengakibatkan rantai pasokan energi dan pangan terganggu. Ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan permintaan mengakibatkan ketidakstabilan harga. Belum lagi faktor cuaca ekstrem.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, harga komoditas global masih mengalami kecenderungan perubahan yang sangat tinggi. Bahkan, kondisinya saat ini sudah menjadi dinamika yang luar biasa.

“Untuk gas, kita melihat lompatan di 9,33 dolar AS/MMBtu (Million British Thermal Unit) kemudian turun di 7,87 dolar AS/MMBtu, kemudian setiap kali terjadi statement antara Rusia dan Eropa pasti akan menimbulkan dampak sentimen terhadap harga energi, baik itu gas, coal,” Sri Mulyani memaparkan dalam APBN KITA pada 26 September 2022.

Begitupun harga minyak, menurun cukup tajam selama periode Juli-September 2022. Semisal minyak mentah Brent, dari 126 dolar AS/barel pada Juli, sekarang sudah di level 89,9 dolar AS/barel.

Sama halnya Crued Palm Oil (CPO), penurunan bahkan lebih dari 40 persen dari puncaknya 1779,7 dolar AS/ton pada Mei 2022, sekarang berada di level 821,8 dolar AS/ton.

“Demikian juga kedelai yang masih berada di level tinggi, tetapi berfluktuasi, juga yang terjadi dengan jagung,” ucap Menkeu.

Artinya, berbagai komoditas itu masih mencerminkan ketidakpastian yang terjadi di pasar keuangan maupun prospek perekonomian negara-negara seluruh dunia, terutama negara-negara eropa maupun di Amerika Serikat.

Akibatnya, lanjut Sri Mulyani, terjadi tekanan inflasi global. Seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa tingkat inflasi dalam beberapa bulan terakhir sudah pada level di atas 8 persen year on year (yoy). “Bahkan, Inggris sekarang berada di 9,9 persen , diprediksi bisa mencapai double digit dalam beberapa bulan ke depan.”

“Eropa juga mencapai 9,1 memasuki winter dimana kemungkinan terjadi kebutuhan energi makin naik sementara pasokan dari energinya semakin terkendala karena perang. Demikian juga dengan AS yang waktu itu sempat agak senang dengan penurunan inflasi ke 8,3 persen, namun core inflasinya masih sangat tinggi,” jelas Sri Mulyani.

Suku Bunga Naik

Atas tekanan itulah, bank sentral semua negara melakukan respons policy dengan menaikkan suku bunga policy rate dan melakukan pengetatan likuiditas.

“Inggris di 2,25 naik 200 basis point (bps) selama tahun 2022 ini sendiri, AS sudah mencapai 3,25 naik 300 bps, terutama karena FOMC (Federal Open Market Committee) pada September ini mereka menaikkan lagi 75 bps. Ini karena merespon bahwa inflasi 8,3 masih belum acceptable,” kata Menkeu.

Tren dari kenaikan suku bunga di Eropa juga 1,25 bps. Ini adalah kenaikan yang sangat ekstrem. Selama ini, menurut Sri Mulyani, Eropa merupakan negara yang sangat rendah dari sisi policy rate.

“Brasil juga menaikkan suku bunga hingga 13,75 atau naik 450 bps selama tahun 2022. Sedangkan Indonesia BI menaikkan suku bunga 50 bps menjadi 4,25 persen,” ujar Sri Mulyani.

Tentunya, tren tersebut berdampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrem dan bersama-sama, maka dunia mengalami resesi di tahun 2023.

“Inilah yang sekarang sedang terjadi kenaikan suku bunga di negara-negara maju secara cepat dan ekstrem dan itu memukul pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Oleh karena itu kita juga harus antisipasi terhadap kemungkinan kinerja perekonomian dunia yang akan mengalami pelemahan akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga,” imbuh Sri Mulyani.

Dampak Resesi

Resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang atau dapat diartikan penurunan kegiatan dagang. Dalam dunia usaha menurut Direktur Celios, Bhima Yudhistira resesi mengakibatkan kenaikan bahan baku, terutama bahan baku impor akibat selisih kurs dan fluktuasi harga komoditas.

Agar bisnis terus berjalan, pelaku usaha mau tak mau akan melakukan penyesuaian, menaikkan harga jual atau melakukan efisiensi untuk mengurangi cost produksi. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga mengalami tekanan.

“Kalau yang ditempuh efisiensi, maka gelombang PHK massal cukup serius,” kata Bhima kepada VOI, Rabu (12/10).

Selain itu, kenaikan suku bunga membuat biaya pinjaman industri ikut naik tajam. Kalau likuiditas atau cash flow tidak kuat, maka perusahaan bisa gagal membayar utang.

Adapun untuk masyarakat, lanjut Bhima, dampak resesi kemungkinan besar akan meningkatkan jumlah pengangguran. “Modal kerja mahal, mau KPR bunga ikut naik, biaya kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan BBM semakin tak terjangkau.”

Bhima menyarankan, masyarakat harus menurunkan gaya hidup agar bisa berhemat. Cash is the king masih berlaku dalam menghadapi resesi. Semakin aman likuiditas rumah tangga maka semakin tahan terhadap kenaikan harga.

“Tips berikutnya mencari pendapatan sampingan untuk berjaga jaga dari naiknya biaya hidup. Misalnya suami bekerja dan mendapat gaji tetap, tapi istri bisa bantu dengan berjualan atau buka warung. Sekreatif mungkin cari pendapatan sampingan terlebih kenaikan upah minimum rata-rata sangat kecil tahun ini,” tutur Bhima.

Masyarakat juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap barang impor khususnya pangan. Inflasi dan pelemahan kurs akan menyebabkan penyesuaian harga barang impor.

Lalu, mempersiapkan dana darurat minimal 10 persen untuk mengantisipasi apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti PHK atau dirumahkan.

Ekonom dari UGM, Prof. Sri Adiningsih pun mengatakan masyarakat harus bisa memanfaatkan peluang dan mencari celah, baik untuk memulai atau mempertahankan bisnis, pekerjaan, dan mengeksplor sumber daya yang dimiliki.

“Untuk bisa maju dan berkembang, bisa dengan memanfaatkan potensi pasar lewat informasi dan teknologi digital yang ada saat ini,” ucapnya kepada VOI, Rabu (12/10).

UMKM Diperkuat

Tidak hanya rakyat dan pelaku usaha, pemerintah pun harus melakukan langkah strategis menghadapi ancaman resesi pada 2023.

Bhima mengimbau, “Tunda mega proyek, relaksasi PPN dari 11 persen menjadi 8 persen, gandakan anggaran perlinsos minimal 4 persen dari PDB posisi saat ini 2,5 persen, dan turunkan harga bbm jenis subsidi.”

Juga, perkuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Bhima, UMKM bisa menjadi bantalan serapan kerja dalam setiap krisis. Apalagi saat ini, 97 persen tenaga kerja berada di sektor UMKM.

Prof. Sri Adiningsih pun berpendapat Indonesia harus lebih memanfaatkan kekuatan dan ekonomi domestik agar tidak ikut terpuruk.

“Kita beruntung pasar domestik besar, mesti dimanfaatkan sebaik mungkin. Apalagi, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam yang sekarang harganya relatif bagus. Bisa menjadi modal dalam memperkuat ekonomi domestik,” tuturnya.

Demikian pula UMKM dan sektor informal yang memiliki peran besar jika diberdayakan dengan memanfaatkan digital bisa menjadi pengaman ekonomi pada saat sulit. Pemerintah juga harus memperkuat permodalan dan akses masuk pasar untuk para UMKM.

“Industri makanan dan minuman, industri mengolah sumber daya alam, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital bisa menjadi daya dorong agar ekonomi tetap tumbuh. UMKM dan informal bisa menjadi sektor pengaman kehidupan masyarkat,” imbuh Sri Adiningsih.

Masih Aman

Namun, Menteri BUMN Erick Thohir meyakini Indonesia tidak akan masuk dalam jurang resesi. Meski ancaman resesi sangat nyata, Erick optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di level 5 persen hingga 2045.

"Kita akan terus tumbuh 5 persen sampai 2045, dan akan memposisikan kita menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kalau bukan ranking 5, rangking 4," ucapnya, Rabu (12/10) seperti yang sudah diberitakan VOI.

Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter A. Redjalam pun sependapat. Perekonomian Indonesia lebih bertumpu kepada konsumsi domestik ketimbang ekspor. Meski terjadi resesi global, harga komoditas kemungkinan tidak akan jatuh, bahkan akan tetap cukup tinggi dan menguntungkan untuk Indonesia.

"Kalaupun Indonesia terdampak oleh resesi global, diperkirakan hanya membuat pertumbuhan ekonomi kita melambat tidak bisa mencapai target di atas 5 persen. Itu skenario buruknya. Skenario terbaiknya kita masih bisa tumbuh di atas 5 persen," tandas Piter A. Redjalam.