JAKARTA – Ketegangan geopolitik global yang terus meningkat membuat isu Perang Dunia III tak lagi terdengar seperti teori konspirasi, tetapi sebuah skenario nyata yang mulai diperhitungkan oleh para pemimpin dan pakar keamanan internasional. Dari Eropa hingga Indo-Pasifik, konflik bersenjata, perang dagang, hingga perebutan wilayah strategis menciptakan efek domino yang berbahaya.
Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memperluas pengaruh, termasuk klaim kontroversial terhadap Greenland, memicu reaksi keras dari Eropa, Rusia, dan China. Situasi ini memperlihatkan pola klasik menjelang perang besar: unjuk kekuatan militer, pembentukan blok politik, serta narasi keamanan nasional yang saling bertabrakan. Dunia seolah bergerak mundur ke fase pra-Perang Dunia.
Di tengah pusaran global Indonesia berada pada posisi strategis sekaligus rentan. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan terdampak langsung jika Perang Dunia III pecah, atau justru menjadi salah satu negara paling aman?
Klaim sepihak AS atas Greenland menjadi simbol perubahan perilaku politik global. Wilayah yang selama ini berada di bawah kedaulatan Denmark tiba-tiba masuk dalam narasi keamanan nasional Washington. Dalihnya klasik, ancaman Rusia dan China di kawasan Arktik yang kaya sumber daya dan strategis secara militer. Langkah ini bukan sekadar manuver politik, melainkan sinyal keras bahwa hukum internasional mulai kehilangan daya paksa ketika berhadapan dengan negara adidaya.
Jika praktik ini dibiarkan, preseden berbahaya akan tercipta dan membuka ruang konflik terbuka antarblok kekuatan dunia. Reaksi keras Uni Eropa menunjukkan bahwa dunia Barat sendiri mulai retak. Penolakan terhadap tekanan ekonomi dan klaim wilayah AS menandai pergeseran relasi trans-Atlantik yang selama ini relatif stabil. Rusia dan China memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya, terutama di kawasan yang selama ini dianggap netral.
Polarisasi global semakin nyata. Negara-negara dipaksa memilih posisi, sementara ruang diplomasi menyempit. Kondisi ini mengingatkan dunia pada dinamika sebelum Perang Dunia I dan II, ketika aliansi dan kepentingan ekonomi menjadi bahan bakar konflik besar.
Kawasan Indo-Pasifik kini menjadi pusat perhatian dunia. Jalur perdagangan vital seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan menjadikan wilayah ini sangat strategis. Ketegangan antara China, Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat berpotensi menyeret negara-negara Asia Tenggara ke dalam konflik yang lebih luas.
Indonesia, sebagai poros Indo-Pasifik, tidak mungkin sepenuhnya netral secara pasif. Setiap eskalasi konflik di kawasan ini akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, keamanan laut, dan ketahanan nasional Indonesia.
Indonesia Aman atau Rentan?
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Mohammad Rezky Utama, menilai bahwa secara militer dan geografis, Indonesia relatif aman dari serangan langsung jika Perang Dunia III pecah. Indonesia tidak berada dalam aliansi militer agresif, bukan target utama konflik adidaya, serta menganut politik luar negeri bebas aktif yang menghindari keterlibatan blok perang.
Faktor ini membuat Indonesia kecil kemungkinan menjadi medan tempur terbuka. Namun Indonesia tetap rentan, terutama ancaman dari perang non-militer, seperti serangan siber, disinformasi, tekanan ekonomi, dan instabilitas kawasan Indo-Pasifik. Artinya, Indonesia mungkin aman dari bom dan rudal, tetapi tidak sepenuhnya aman dari dampak Perang Dunia III versi modern.
Menurut Rezky, doktrin politik luar negeri bebas aktif Indonesia kembali diuji. Di tengah dunia yang semakin keras, netralitas tidak cukup jika tidak disertai kekuatan nyata. Indonesia perlu menafsirkan ulang bebas aktif sebagai strategi aktif menjaga kepentingan nasional, bukan sekadar menjaga jarak. Penguatan diplomasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas pertahanan dan ketahanan ekonomi. Tanpa itu, bebas aktif berisiko berubah menjadi posisi pasif yang rentan ditekan kekuatan besar.
“Perang modern tidak lagi hanya soal tank dan rudal. Serangan siber, perang informasi, dan sabotase ekonomi menjadi senjata utama. Indonesia harus memperkuat pertahanan terintegrasi yang melibatkan militer, intelijen, dan keamanan digital,” terangnya.
Pengamat Hubungan Internasional UI, Shofwan Al-Banna Choiruzzad, mengungkapkan bila keputusan Presiden Prabowo Subianto mengikutsertakan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump mengandung risiko besar bagi kepentingan nasional. Sebab, keterlibatan Indonesia dalam Dewan tersebut membawa risiko besar terhadap posisi Indonesia di tengah volatilitas geopolitik global.
Dia menilai, dengan kekuasaan yang sangat terpusat pada Trump dan AS, negara-negara rival AS dapat memandang keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian Gaza sebagai bentuk keberpihakan atau alignment kepada Washington. “China menolak tawaran AS dan mengecam Dewan tersebut dan ini berpotensi menggerus hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara lain,” sambungnya.
Shofwan juga mengingatkan, keterlibatan Indonesia berisiko merusak reputasi internasional. Alih-alih menjadi pengakuan terhadap peran dan nilai penting Indonesia, keikutsertaan tersebut justru dapat memunculkan persepsi bahwa RI mudah didikte oleh Trump.
“Jika kita melihat negara lain yang telah memutuskan bergabung, mayoritas adalah negara-negara yang memiliki kecenderungan non-demokratis, sehingga dapat membuat Indonesia diasosiasikan sebagai bagian dari the illiberal international,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa secara politik Indonesia termasuk negara aman apabila Perang Dunia III terjadi. Tapi, perang global justru akan mengancam perekonomian nasional. Menurutnya, Indonesia masih memiliki banyak kelemahan ekonomi domestik yang membuatnya rentan menghadapi gejolak global. “Fundamental ekonomi kita belum cukup kuat. Tantangan utama justru berasal dari dalam negeri, mulai dari ketahanan fiskal hingga birokrasi yang gemuk,” imbuhnya.
Bhima menyebut, Indonesia sebetulnya bisa mendapatkan keuntungan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama karena posisinya yang stabil dan netral. Salah satunya, Indonesia berpotensi akan menjadi tempat investor menempatkan modalnya. Pasalnya, ketegangan geopolitik ini akan membuat para investor global berbondong-bondong mencari tempat yang aman dan stabil secara politik maupun ekonomi, seperti Indonesia.
Namun, peluang tersebut bisa terlewatkan akibat masalah fundamental ekonomi. Masalah fundamental ekonomi ini tak jauh dari infrastruktur, regulasi dan birokrasi, biaya logistik hingga suku bunga kredit. Bhima menilai, menggemuknya struktur kementerian dan lembaga di era pemerintahan Prabowo-Gibran membuat birokrasi menjadi semakin tidak efektif dan efisien. Hal tersebut akan mempengaruhi lambatnya pengambilan keputusan hingga menghambat pengurusan izin usaha dan investasi.
Hambatan juga terjadi pada aspek biaya logistik yang masih tinggi sehingga tidak sekompetitif dibanding negara ASEAN lainnya. Bhima menyebut, suku bunga kredit yang relatif tinggi juga membuat biaya pinjaman untuk investasi cukup mahal. “Jadi ada waste opportunity dari kondisi kisruhnya geopolitik yang seharusnya Indonesia mendapat banyak relokasi industri,” tukasnya.
Bhima menegaskan, pemerintah harus memastikan agar Indonesia tetap berada pada posisi negara non-blok yang tidak memihak pihak manapun agar tetap bertahan di tengah konflik yang terjadi Sebab, kemungkinan terjadinya Perang Dunia III bisa saja terealisasi melihat sikap AS yang memicu konflik di berbagai negara.
Ancaman di bidang ekonomi ini yang mendapat sorotan anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan kemandirian pangan hingga energi guna menghadapi kemungkinan gangguan ekonomi bila perang dunia terjadi.
“Selain mengambil langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi situasi terburuk dengan mempersiapkan kemandirian cadangan pangan, energi, dan keuangan untuk menghadapi kemungkinan gangguan ekonomi akibat perang, termasuk peningkatan kemampuan pasukan dan pengembangan teknologi pertahanan. Seperti sistem pertahanan udara dan siber,” tandasnya.
Selain itu, rakyat juga perlu dipersiapkan menghadapi situasi darurat dan memahami pentingnya menjaga keamanan nasional. Pemerintah harus memastikan keamanan atas sumber daya alam dan infrastruktur hingga memperkuat kerja sama regional-internasional. “Pemerintah juga perlu memastikan keamanan atas sumber daya alam dan infrastruktur penting dan memperkuat kerja sama regional dan internasional untuk menghadapi ancaman ini,” tambah Daniel.
Sementara itu, Waketum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menyebut ketidakpastian situasi geopolitik global saat ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi dikuasai oleh negara lain. “Dalam perhitungan geopolitik, Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam, dan berpotensi dikuasai negara lain, karena banyak memiliki sumber daya alam antara lain nikel terbesar di dunia sebagai bahan membuat semikonduktor, pengganti bahan bakar,” tuturnya.
Dia menjelaskan, saat ini sumber daya alam semakin terbatas, sehingga seluruh negara dunia melakukan langkah survival pragmatis untuk bisa bertahan hidup. Terbatasnya sumber daya alam menyebabkan persaingan semakin tajam dan membuat pemimpin-pemimpin dunia bersikap pragmatis. Fenomena ini terjadi ketika AS menyerang Venezuela demi menguasai minyak negara tersebut, yang selama ini dikuasai China dan Rusia.
Demi sumber daya alam ini pula yang membuat Donald Trump berencana akan mengambil-alih Greenland, sehingga menimbulkan perpecahan diantara negara NATO dan koalisi dengan AS. Karena itu, Fahri berharap agar Indonesia tidak boleh lengah lagi, dan seluruh komponen bangsa perlu mengkonsolidasikan diri untuk menjaga sumber daya alamnya. “Indonesia pernah menjadi korban atas keserakahan negara lain yang menghalalkan segala cara demi keuntungan ekonomi merampas sumber daya,” tegasnya.
