JAKARTA - Terjepit. Satu kata yang melukiskan kondisi mantan Presiden ke-7 Joko Widodo hingga mendatangi Presiden ke-8 Indonesia Prabowo Subianto, di rumahnya di bilangan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu, 4 Oktober. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya meminta perlindungan Prabowo di tengah isu ijazah palsu dan desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun istana membantahnya, mereka menyebut pertemuan kedua pimpinan bangsa itu membicarakan isu kebangsaan selama dua jam. Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai, situasi politik belakangan ini menempatkan Jokowi pada posisi sulit.
"Di tengah tekanan publik yang membesar terkait kasus ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, Jokowi butuh perlindungan politik dari Prabowo selaku pemegang kendali kekuasaan agar posisinya tidak terus terjepit," ujar Yusak melalui pesan tertulis yang diterima VOI, Selasa, 14 Oktober.
Tak hanya itu, Yusak menambahkan secara simbol politik, Jokowi ingin menunjukkan dirinya tidak terpengaruh dan masih memiliki hubungan baik dengan Prabowo meski orang-orang terdekatnya seperti Budi Arie, Dito, Sri Mulyani, Abdul Karding dan Hasan Nasbi dikeluarkan dari Kabinet Merah Putih. Yusak menegaskan Prabowo juga memiliki kepentingan dari pertemuan tersebut, sebab tidak mudah menggusur kekuatan Jokowi secara 100 persen.
"Bagi Prabowo, sebagai seorang Presiden, ia berkepentingan menjaga keseimbangan politik dengan siapapun termasuk Jokowi. Bertemu Jokowi tidak berarti menggadaikan kedaulatan Prabowo sebagai Presiden. Meski tidak mudah menggusur kekuatan Jokowi seratus persen, tapi Prabowo sedang menunjukkan diri sebagai presiden yang tidak bisa didekte terus menerus dengan kemauan Jokowi," " katanya.
Menyelamatkan Gibran
Pengamat politik dari Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai Jokowi berupaya keras untuk menyelamatkan periode pertama Prabowo-Gibran (2024-2029). Dia mengungkapkan, arahan Jokowi kepada relawan soal dua periode bertujuan menangkal kontroversi yang melingkupi anak sulung kesayangannya, sehingga publik tidak lagi fokus pada narasi negatif dan beralih ke kinerja Gibran saja.
“Arahan Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode ini setidaknya untuk mengamankan periode pertama dulu. Bahwa kalau ada isu-isu negatif yang terjadi atau mengemuka, apakah itu soal ijazah, pemakzulan, atau kasus hukum lainnya, maka relawan ini menjadi garda terdepan untuk menangkis itu,” tuturnya.
“Jadi untuk membalik persepsi dan opini publik yang negatif tadi, supaya fokus ke kinerja Mas Gibran, fokus kepada kebaikan legacy Pak Jokowi selama dua periode, fokus kepada hal-hal yang positif seperti itu,” sambungnya.
Agung menyatakan, bila isu-isu negatif itu tidak cepat-cepat ditangkal, maka akan menggoyahkan kredibilitas Gibran di periode pertama. “Tapi, kalau misal isu-isu negatif terus terjadi, berkelindan, kemudian menguasai opini dan persepsi publik, jangankan untuk dua periode, satu periode pun bisa goyang ini Mas Gibran,” imbuhnya.
Dia menegaskan, arahan untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode adalah langkah logis yang dapat dilakukan Jokowi untuk mengantisipasi terjadinya ‘kecelakaan’ politik, seperti pemakzulan di tengah jalan terhadap Gibran. Selain itu, arahan tersebut juga menjadi upaya untuk menepis isu negatif yang menerpa keluarga Jokowi.
“Saya kira, untuk memastikan tidak ada opini, persepsi negatif yang terus trending atau pun viral terkait keluarga Solo. Dengan hadirnya para relawan ini, setidaknya itu bisa menepis atau mereduksi kampanye-kampanye negatif maupun kampanye hitam yang selama ini menyerang keluarga Solo. Karena ada relawan yang terus standby untuk melawan narasi negatif, sehingga ini adalah arahan paling logis yang bisa dilakukan Pak Jokowi di tengah beliau tak lagi menjadi presiden,” terang Agung.
Kabinet dengan Ratusan Pembantu
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi buka suara soal kabar pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Kertanegara pada Sabtu, 4 Oktober kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo mengungkapkan, keduanya membahas banyak hal terkait masalah kebangsaan.
"Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Pak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janjian ketemu waktunya makan siang," ujar Prasetyo Hadi usai perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu, 5 Oktober.
"Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal," sambungnya.
Namun sumber yang ditemui VOI, Senin, 13 Oktober menyebutkan Jokowi sempat mengingatkan Prabowo untuk tidak membuat isi kabinet merah putih membengkak di tengah ekonomi yang sedang terasa sulit. Dikhawatirkan akan membebani keuangan negara.
Pernyataan dari sumber VOI ini senada dengan pernyataan Pakar Politik BRIN Ikrar Nusa Bhakti yang menilai komposisi dari kabinet merah putih yang dibentuk Prabowo-Gibran mirip dengan kabinet di era Presiden pertama RI, Soekarno. Kabinet Dwikora II yang dibentuk pada 12 Februari 1966 dikenal juga dengan kabinet ratusan menteri. Pasalnya, kabinet ini memiliki jumlah pejabat menteri dan pembantu presiden setingkat menteri terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu sebanyak 132 orang.
Ikrar menilai pengangkatan wakil menteri dan adanya rangkap jabatan tidak memiliki peran penting dalam struktur kementerian. "Menteri tugas utamanya itu bagaimana dia membuat sebuah kebijakan di kementerian, yang menjalankan itu dirjen-dirjennya. Buat apa dia punya wakil menteri?” kritik Ikrar kepada VOI dalam pesan tertulis, Selasa, 14 Oktober.
Ikrar menambahkan saat ini total dari kabinet Prabowo-Gibran nyaris mencapai 100 orang. Selain itu dia juga merasa bingung dengan proses pemberian nama dan pemecahan dari kementerian yang selama ini sudah ada. Hal ini seakan mengisyaratkan Prabowo lebih mengedepankan kepentingan politik daripada kepentingan riil rakyat.
"Itu (pemecahan pada sejumlah kementerian) buat saya what for gitu kan. Kayaknya seperti bagi-bagi jabatan ya, tanpa memperhatikan kebutuhan kita (rakyat-red),” ucap Ikrar.
Namun Ikrar masih berharap, Prabowo untuk tetap bisa membuktikan semua ucapannya agar tidak dinilai omon-omon. Harapan Ikrar senada dengan hasil riset tingkat kepuasan publik dalam satu tahun kepemimpinannya Prabowo yang mencapai 87 persen.
"Misalnya (dengan) bagaimana dia mendahulukan rakyat ketimbang pejabat, benarkah sebagian besar anak-anak muda Indonesia sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Ini yang harus ditangani terlebih dulu,” katanya.
