JAKARTA - Spekulasi jadi atau tidaknya memiliki istana baru di Panajam Paser, Kalimantan Timur terjawab sudah. Spekulasi itu muncul dengan berbagai komentar di media, menyusul bergantinya rezim Jokowi dan digantikan pemerintahan yang baru Presiden Prabowo Subianto. Lantas, bagaimana dengan kepastian melanjutkan IKN yang kerap dipertanyakan sejumlah pihak, termasuk kepastian dari para investor di Ibu Kota Negara (IKN) yang sejak awal menanamkan modalnya?.
Bagi Prabowo, melanjutkan IKN adalah pilihan dilematis. Menghentikan proyek berarti mencabut warisan besar pendahulunya sekaligus menimbulkan gejolak politik. Namun melanjutkan, ia harus menghadapi risiko ketidakpopuleran jika rakyat merasakan dampak langsung dari anggaran negara yang semakin ketat. Banyak menimbulkan kesulitan ekonomi.
Kepala Otoritas IKN, Basuki Hadi Mulyono yang juga mantan PUPR mengingatkan keterlambatan pembangunan IKN menyusul penolakan oleh Badan Anggaran Dewan, atas penambahan dana yang ia minta terkait sejumlah proyek IKN. Namun belakangan pernyataan itu berubah, perkembangan terakhir setelah rapat dengan presiden.
“Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di IKN untuk menyelesaikan beberapa hal. Pertama untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujarnya Basuki kepada wartawan.
Kepastian soal kelanjutan IKN itu setelah Presiden menandatatangani Perpres nomor 79 tentang IKN. Perpres no Nomor 79 Tahun 2025, sejatinya tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam Perpres tersebut, berisi tentang pengaturan syarat-syarat pencanangan IKN sebagai kota politik pada 2028. Diantaranya terpenuhi berbagai syarat tertentu-
Syarat IKN menjadi kota Politik tahun 2028, antara lain, memeiliki kelengkapan Trias Politika. Yakni harus memiliki antara lain; Kawasan Pemerintahan (KIPP) yang memiliki luasan 800-850 ha, harus telah terbangun mencapai minimal 20 persen, pembangunan gedung perkantoran telah selesai 20 persennya, hunian layak terjangkau telah selesai 20 persen, sementara proses pemindahan karyawan, telah mencapai 7000 - 4100 ASN, dijadwalkan sasaran dan konektivitas telah mencapai sekitar 0,74 persen. Sementara jalan terbangun menurut Basuki sudah mencapai lebih dari 88 persen dan hanya menyisakan 20 kilometer. Pembangunan Kawasan legislatif, yudikatif akan mulai di akhir Oktober mendatang.
Gedung DPR dan DPD akan dibangun di sisi barat. Menurut Basuki, Departemen Kesehatan, Bank Indonesia dan Badan Intelijen Negara juga dijadwalkan akan mengisi tower di lokasi lebih dulu. Sementara Gedung MK dan Yudikatif direncanakan akan dimulai akhir Oktober mendatang.
Pemerintahan Prabowo seperti mengambil pilihan tidak ingin dicap sebagai orang yang lupa kacang akan kulitnya, dan mengambil pilihan meneruskan pembangun IKN meski banyak pengamat mengkritiknya. "Ini adalah kenegarawanan Pak Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi," kata Hendri Satrio dalam siaran pers resmi yang diterima, Sabtu.
Situasi ini kian rumit ketika wacana pemangkasan anggaran subsidi dan program sosial menguat, menimbulkan kesan bahwa rakyat harus berkorban demi sebuah proyek megah yang manfaatnya belum dirasakan jelas oleh rakyat.
Di satu sisi, proyek IKN sejak era Jokowi diposisikan sebagai simbol transformasi Indonesia menuju negara maju: pemerataan pembangunan ke luar Jawa, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan simbol identitas baru bangsa. Namun di sisi lain, keberlanjutannya pada masa ketika fiskal negara terbebani (defisit APBN melebar, utang meningkat, subsidi energi membengkak, serta kebutuhan mendesak sektor pendidikan dan kesehatan) menimbulkan kritik keras. Janji investasi vs realita APBN yang terpuruk.
Sejak era Presiden Joko Widodo, pemerintah menjanjikan sebagian besar pendanaan IKN akan ditopang investasi swasta dan asing. Faktanya,sampai saat ini porsi APBN masih mendominasi. Hingga kini, komitmen investasi yang digadang-gadang belum terealisasi sesuai janji. “Jika terus ditopang APBN, proyek ini berisiko menjadi beban fiskal jangka panjang,” ujar ujar Vid Adrison ekonom senior Iluni FEB Universitas Indonesia dalam catatannya tentang APBN 2025 .
Suara Kritis Masyarakat
Dari kalangan DPR hingga kelompok masyarakat sipil, kritik semakin tajam. Banyak yang menilai pembangunan IKN hanyalah “proyek mercusuar” yang mengabaikan kebutuhan dasar rakyat. Seperti, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja lebih mendesak. "Bagaimana mungkin pemerintah menambah beban fiskal dengan proyek raksasa di tengah situasi rakyat makin sulit?” kata mantan Menkopolhukam, Mahfud MD saat acara di MK, November lalu.
Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional, Prabowo berusaha menjaga berkesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Geopolitik & simbol negara, IKN dianggap penting sebagai simbol politik dan pusat pemerintahan baru yang lebih modern. Investasi Asing, pemerintah berharap IKN menjadi magnet investasi internasional, meski hingga kini realisasi masih jauh dari target.
Keterbatasan anggaran, APBN 2025 diprediksi akan semakin ketat karena kebutuhan subsidi dan pembiayaan utang. Minimnya investasi swasta, hingga kini sebagian besar biaya IKN masih ditopang APBN, meski pemerintah gencar mengklaim ada minat investor.Prioritas publik, banyak pihak menilai dana seharusnya difokuskan ke masalah rakyat: pendidikan, kesehatan, pangan, dan lapangan kerja.
Resiko Politik & Sosial
Kritik publik, masyarakat bisa menilai pemerintah lebih mementingkan proyek mercusuar ketimbang kebutuhan dasar rakyat. Beban moral itulah yang kini harus ditanggung pemerintah, melanjutkan proyek tersebut. Beban fiskal jangka panjang, Jika investasi swasta tetap minim, APBN akan terus dipaksa menanggung biaya pembangunan IKN. Pemerintah juga menghadapi potensi kesenjangan baru. Alih-alih mendekatkan pemerataan, tetapi, bisa memuncul ketimpangan baru, antara wilayah proyek dan daerah lain, yang tak tersentuh proyek itu.
Jalan tengah menunda sebagian pembangunan infrastruktur IKN yang belum mendesak. memprioritaskan fasilitas pemerintahan inti, sementara bagi pembangunan komersial diserahkan penuh ke investor. Membuka skema kerjasama yang lebih transparan dengan swasta/asing agar beban APBN tidak semakin berat.
Keputusan Prabowo melanjutkan pembangunan IKN di tengah kesulitan anggaran menunjukkan sikap politik keberlanjutan namun juga mengandung risiko ketidakpopuleran. Jika pemerintah gagal meyakinkan publik soal manfaat langsung IKN dan gagal menarik investasi nyata, proyek ini bisa dianggap sebagai beban fiskal besar yang mengorbankan kebutuhan rakyat di sektor lain.
