JAKARTA – Tagar Kabur Aja Dulu menjadi tren dan menghiasi berbagai media sosial di Indonesia. Pada umumnya, mereka menggaungkan tagar ini untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
Dalam pembicaraannya, tagar ini merefleksikan keresahan masyarakat, khususnya anak muda terhadap situasi dalam negeri, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup yang terus naik, hingga masalah ekonomi dan sosial yang semakin tidak pasti.
Bahkan belakangan, tagar ini bahkan sering diikuti dengan tagar Indonesia Gelap, yang semakin memperkuat narasi bahwa banyak orang merasa pesimis dengan kondisi bangsa ini. Karena itu, banyak yang melihat tagar Kabur Aja Dulu sebagai ajakan untuk mencari peluang di tempat yang dianggap lebih baik.
Menurut Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Hempri Suyatna, fenomena tagar Kabur Aja Dulu mencerminkan sikap kritis dan sindiran generasi muda terhadap situasi sosial politik yang terjadi di tanah air saat ini. Situasi di dalam negeri dianggap kurang menguntungkan dan negara dianggap kurang hadir di dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
“Dalam konteks pengetahuan misalnya, ada kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran akan menyebabkan masa depan pendidikan terancam sehingga mendorong generasi muda untuk memilih ke luar negeri baik itu bekerja maupun menempuh studi,” ungkapnya, Minggu 23 Februari 2025.
Dia menyatakan, tagar tersebut bisa dilihat dari dua sisi, yakni bisa menjadi peluang jika mereka yang pergi ke luar negeri dapat kembali ke Indonesia dan selanjutnya membagikan pengalaman selama studi atau bekerja di luar negeri untuk mendukung pembangunan di tanah air. “Saya kira diperlukan ekosistem dan dukungan yang menarik sehingga para diaspora yang di luar negeri dapat kembali ke Indonesia,” imbuhnya.
Sementara di sisi lain, tagar itu bisa menjadi ancaman jika para diaspora ini tidak kembali ke tanah air sehingga bangsa Indonesia kekurangan tenaga-tenaga terampil yang selama ini telah memunculkan ketimpangan ekonomi antarnegara maupun lambatnya akselerasi pembangunan di Indonesia. Apalagi, ekosistem inovasi dan riset di Indonesia belum sepenuhnya berjalan, baik dari insentif, gaji, dukungan regulasi, hak cipta dan sebagainya.
Kondisi ini, lanjut Hempri, menyebabkan banyak ilmuwan muda yang menjadi kurang tertarik untuk mengembangkan karier di dalam negeri. Apalagi dukungan atas hilirisasi inovasi juga masih kurang sehingga banyak karya-karya yang tidak terimplementasikan dengan baik ke masyarakat. Dia mengatakan, untuk menghadapi tantangan brain drain ini harus ada dukungan penganggaran dari hilirisasi riset dan inovasi dan pembukaan lapangan kerja yang cukup bagi anak muda di tengah bonus demografi.
“Selain itu juga perlu ada kebijakan pemberian insentif dan apresiasi terhadap inovasi-inovasi pada generasi muda, bisa berupa dukungan atas hilirisasi inovasi baik dalam bentuk pasar maupun pemberian intellectual property,” terangnya.
Anomali Pemerintah dan Ketidakpercayaan Sosial
Peneliti dari Departemen Sosiologi Unair, Rafi Aula Mawardi berpendapat, fenomena tagar Kabur Aja Dulu merupakan isu yang fundamental bagi negara Indonesia. Karena, tagar ini berkelindan seiring berkembangnya ketidakpercayaan sosial di tengah masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, hal ini juga terkait dengan legitimasi pemerintah kepada masyarakat yang diatur secara konstitusional.
Dia menjelaskan, pemerintah merupakan produk demokrasi yang dipilih secara konstitusional untuk mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Tapi, jika fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka akan lahir ketidakpercayaan sosial dari masyarakat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dengan jaringan sosial, nilai-norma, dan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan, hal tersebut telah tercermin dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terpilih dengan suara 58,6 persen.
“Sayangnya, belakangan terdapat berbagai permasalahan dan polemik terkait kebijakan dari pemerintah. Misalnya, pemerintah melakukan pengetatan terhadap distribusi elpiji 3 kg yang menjadi jantung ekonomi rakyat dan efisiensi anggaran di berbagai institusi pemerintah untuk kebutuhan program MBG. Tidak hanya itu, masyarakat juga dihadapkan dengan situasi ekonomi yang kompleks dan berpretensi terhadap sulitnya mencari pekerjaan. Persyaratan kerja yang irasional hingga fenomena “orang dalam” makin memperkeruh kondisi,” terang Rafi.
Karena itu, tagar Kabur Aja Dulu merupakan respons terhadap carut marutnya situasi di Indonesia, di mana ketidakpercayaan sosial merupakan implikasi logis dari dinamika sosial-politik di Indonesia yang penuh intrik. Sebab, harapan kepada pemerintah untuk mereduksi permasalahan sosial, memperbaiki kondisi ekonomi, dan menciptakan sistem yang meritokrasi tidak mampu dilakukan dengan baik. Di lain sisi, negara-negara yang menjadi destinasi dari para diaspora Indonesia memiliki kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang lebih baik.
Rafi mengingatkan, kehilangan legitimasi berarti masyarakat kurang menerima otoritas maupun kebijakan dari pemerintah. Hal ini merepresentasikan tereduksinya integritas dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat sebagai instrumen penguasa di level negara. Dengan demikian, pemerintah harus segera reflektif dan mencari solusi dari berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia.
“Bila pemerintah tetap menutup diri dan mengabaikan masyarakat kritis yang tercermin dari tagar Kabur Aja Dulu, permasalahan tersebut akan menggelinding seperti bola salju yang semakin besar. Seharusnya, fenomena ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera responsif dan memperbaiki berbagai kebijakan yang buruk di empat bulan pertama. Sebelum, eskalasi ketidakpercayaan sosial semakin besar dan pemerintah kehilangan legitimasi untuk selama-lamanya,” tegasnya.
Perlu Strategi Agar Generasi Muda Mau Mengupgrade Diri agar Sukses di Dalam Negeri
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Amanah Al-Gontory, Singgih Aji Purnomo menyebut, tagar Kabur Aja Dulu punya keterkaitan dengan fenomena brain drain, di mana individu-individu terampil dan berpendidikan tinggi memilih untuk bekerja atau menetap di negara lain demi mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 menunjukkan bahwa 7,47 juta penduduk usia produktif di Indonesia masih menganggur, dengan rata-rata gaji pekerja hanya sekitar Rp3,27 juta per bulan. Angka tersebut dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Situasi ini yang kemudian mendorong para profesional muda untuk mencari peluang yang lebih menjanjikan di luar negeri.
“Jika fenomena ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi dari pemerintah, Indonesia berisiko kehilangan sumber daya manusia unggul yang seharusnya menjadi penggerak utama pembangunan nasional. Dampaknya bisa berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan pendidikan dibandingkan dengan negara lain,” ujar Singgih.
Meski demikian, dia melihat fenomena brain jika mampu dikelola dengan baik dapat membuka peluang transfer ilmu dan teknologi dari diaspora Indonesia di luar negeri, asalkan pemerintah mampu menciptakan ekosistem yang mendorong mereka untuk kembali dan berkontribusi di tanah air. “Syaratnya, pemerintah harus menciptakan ekosistem yang kondusif agar para profesional ini mau kembali dan berkontribusi bagi pembangunan tanah air,” imbuhnya.
Menurut Singgih, untuk mengatasi fenomena ini, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Pertama, peningkatan kualitas pendidikan melalui reformasi sistem pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja global. Kedua, penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor industri yang dapat menyerap tenaga kerja terampil. Ketiga, perbaikan sistem kesejahteraan dengan meningkatkan upah minimum dan menyediakan jaminan sosial yang memadai bagi pekerja.
Keempat, pemberantasan korupsi dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kelima, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang tegas untuk menjaga kelestarian alam. Keenam, peningkatan keamanan publik dengan memastikan penegakan hukum yang efektif untuk menekan angka kriminalitas.
Dengan langkah-langkah tersebut, lanjut Singgih, diharapkan generasi muda Indonesia merasa lebih optimis dan memilih untuk berkontribusi dalam pembangunan negara, daripada mencari peluang di luar negeri sehingga ada rasa ingin tetap tinggal sekaligus mengupgrade diri agar sukses di negeri sendiri. “Fenomena Kabur Aja Dulu bukan sekadar tren di media sosial, melainkan cerminan nyata dari keresahan generasi muda terhadap kondisi Indonesia saat ini.
Pemerintah perlu mengambil langkah konkret dan komprehensif guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan generasi muda di tanah air. "Kalau itu bisa dilakukan pemerintah, Kabur Aja Dulu mungkin akan berganti Stay Aja dan Upgrade Dirimu,” kata dia.
