Telegram Didenda dan Dipersempit! CEO Pavel Durov Janji Tak Tunduk pada Tekanan Rusia

JAKARTA – CEO Telegram, Pavel Durov, menegaskan tidak akan menyerah pada tekanan otoritas Rusia setelah pemerintah memperketat pembatasan terhadap aplikasi pesan populer tersebut dan menjatuhkan denda jutaan rubel.

Dalam pernyataan di kanal Telegram miliknya pada Selasa 10 Februari malam, Durov menulis bahwa aplikasinya “berdiri untuk kebebasan berbicara dan privasi, apa pun tekanannya.”

Pernyataan itu muncul setelah badan pengawas komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mengumumkan Telegram akan menghadapi pembatasan tambahan karena dinilai gagal memperbaiki pelanggaran sebelumnya terhadap hukum Rusia.

Pada Rabu 11 Februari, pengadilan Rusia menjatuhkan denda sekitar 11 juta rubel (sekitar 142.400 dolar AS) kepada Telegram karena menolak menghapus konten terlarang yang oleh otoritas dianggap sebagai materi ekstremis, menurut laporan kantor berita negara RIA Novosti.

Roskomnadzor menyatakan akan “terus memperkenalkan pembatasan bertahap” terhadap Telegram karena tidak mematuhi undang-undang Rusia.

“Seperti sebelumnya, hukum Rusia tidak dipatuhi, data pribadi tidak dilindungi, dan tidak ada langkah efektif untuk melawan penipuan serta penggunaan aplikasi untuk tujuan kriminal dan teroris,” demikian pernyataan regulator yang dikutip media pemerintah.

Undang-undang Rusia mewajibkan perusahaan teknologi menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri serta mengambil langkah untuk mencegah platform digunakan untuk apa yang disebut Moskow sebagai tujuan kriminal atau teroris.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sangat disayangkan Telegram tidak menjalankan hukum yang berlaku. “Sangat disayangkan perusahaan tersebut tidak menjalankan hukum yang harus dipatuhi,” ujarnya.

Menurut RIA, Telegram juga berpotensi menghadapi denda tambahan hingga 64 juta rubel dalam delapan sidang pengadilan mendatang. Selain itu, otoritas penagihan tengah berupaya mengumpulkan sekitar 9 juta rubel dari denda sebelumnya yang belum dibayar.

Sejumlah pengguna melaporkan lalu lintas pesan melambat dan unduhan menjadi tersendat pada Selasa, seiring Rusia memperketat kontrol atas salah satu saluran komunikasi publik dan privat terpenting di negara tersebut.

Durov menilai langkah pemerintah bertujuan mendorong warga Rusia beralih ke alternatif yang didukung negara dan dirancang untuk pengawasan serta sensor politik. Ia diduga merujuk pada aplikasi MAX messenger yang diluncurkan tahun lalu di Rusia.

“Membatasi kebebasan warga bukanlah jawaban yang tepat,” tulis Durov. “Telegram berdiri untuk kebebasan berbicara dan privasi, apa pun tekanannya.”

Rusia sebelumnya pernah mencoba memblokir Telegram pada 2018, namun gagal membatasi akses secara efektif dan akhirnya mencabut larangan tersebut pada 2020.

Durov meninggalkan Rusia pada 2014 dan kini memegang kewarganegaraan Prancis serta Uni Emirat Arab. Pada 2024, ia sempat ditangkap di Prancis dalam penyelidikan terkait dugaan kejahatan seperti pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan yang dikaitkan dengan penggunaan aplikasi tersebut. Durov membantah Telegram secara aktif memfasilitasi kejahatan. Pembatasan perjalanan yang sempat dikenakan kepadanya telah dicabut tahun lalu.

Ketegangan terbaru ini menandai babak lanjutan dalam hubungan rumit antara Telegram dan pemerintah Rusia, dengan masa depan operasional aplikasi itu di dalam negeri kembali berada di bawah tekanan besar.