JAKARTA - Memasuki tahun baru, pengamat siber memprediksi lanskap ancaman siber pada 2026 akan semakin kompleks dan agresif, seiring makin masifnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) oleh pelaku kejahatan.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengungkapkan, AI akan mengotomatiskan pengintaian, mengembangkan rantai eksploitasi, membuat phishing yang meyakinkan dalam skala besar, dan meniru eksekutif dengan suara dan video yang hampir sempurna.
“Rekayasa sosial akan menjadi hampir tidak dapat dibedakan dari komunikasi yang sah. Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Amerika (CISA) telah memperingatkan bahwa rekayasa sosial berbasis AI akan menjadi salah satu risiko utama mereka di masa mendatang,” kata Pratama dalam keterangan yang diterima beberapa waktu lalu.
Kemudian, kecepatan terjadinya pelanggaran keamanan akan meningkat secara dramatis, karena para pelaku ransomware menggunakan AI untuk memindai internet secara terus-menerus, merantai kerentanan, dan melancarkan serangan dengan intervensi manusia yang minimal.
Pratama juga menyoroti perubahan besar dalam dunia enkripsi. Organisasi saat ini tengah bersiap menghadapi algoritma pasca-kuantum yang disetujui National Institute of Standards and Technology (NIST), sementara pihak lawan mempercepat pencurian kunci enkripsi dengan bantuan AI.
BACA JUGA:
“Enkripsi akan meluas lebih dalam ke dalam sistem, mencakup log, identitas mesin, bidang basis data, memori, dan semua repositori cadangan. Tekanan tidak akan datang dari enkripsi itu sendiri, tetapi dari tata kelola di baliknya,” tambahnya.
Selanjutnya, kompromi identitas diperkirakan tetap menjadi penyebab utama pelanggaran keamanan pada 2026. Penyerang akan semakin mengandalkan pemutaran ulang token sesi, peniruan identitas eksekutif, hingga penyalahgunaan akun layanan dan identitas mesin.
Ancaman lain yang tak kalah serius adalah serangan terhadap rantai pasok digital. Menurut Pratama, satu pemasok yang lemah dapat membahayakan puluhan organisasi sekaligus, terutama melalui penyedia layanan terkelola, platform cloud, aplikasi SaaS, dan subkontraktor khusus
“Peningkatan keamanan dan pertahanan siber di lingkungan pemerintahan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Langkah ini mencakup penerapan standar keamanan siber yang ketat di seluruh instansi, penguatan integrasi sistem pengamanan yang saling terhubung, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia,” tegasnya.