JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengakui penerapan registrasi kartu SIM dengan biometrik melalui pengenalan wajah (face recognition) berpotensi mengurangi jumlah pelanggan.
Terutama, menurut Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, dari kelompok pengguna yang kerap berganti kartu demi mengejar promo tertentu dari masing-masing operator seluler (opsel).
“Pasti. Karena orang-orang jadi malas pindah-pindah kartu kan. Malas lah orang gonta ganti kartu. Sebenernya kan behavior kenapa sih orang ganti kartu? Ngejar promo, iya kan?” kata Marwan dalam talkshow yang digelar ATSI pada Rabu, 17 Desember di Jakarta.
Menurutnya, ada sekitar 1–1,5 persen pelanggan yang memiliki kebiasaan gonta-ganti kartu untuk kebutuhan berburu promo, dan kebutuhan lainnya.
“Kan saya ukur 1,5% lah pelanggan yang gonta ganti kartu, yang 98,5% tuh sudah mantap nggak gonta ganti nomor. Tapi kan yang 1,5% ini, ada orang baik yang menggunakan promo dan sebagainya,” tambahnya.
Tapi, meskipun akan terdapat penurunan jumlah pelanggan, Marwan menegaskan bahwa operator telekomunikasi tetap mendukung kebijakan tersebut demi menekan kejahatan digital.
Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa penjahat-penjahat dunia maya terus memperbarui jenis serangan mereka menggunakan teknologi yang semakin canggih.
“Tapi kan kita nggak bisa memungkiri situasi dinamika kejahatan digitalisasi ini, aktivitas digital berubahnya luar biasa ya kan. Jadi akhirnya operator mendukung,” tegasnya.
BACA JUGA:
Marwan menilai penggunaan biometrik, khususnya pengenalan wajah (face recognition), dapat menurunkan potensi penyalahgunaan identitas dibandingkan metode lama yang hanya mengandalkan nomor NIK dan dan Kartu Keluarga (NIK-NOKK).
“Kita gak bilang 100% menurun ya. Tapi paling nggak, ini adalah awal dimana digital ID, dia lebih jelas. Ya kan 4444 kemarin sudah jelas, tapi kan banyak orang-orang yang berniat tidak baik (pakai NIK-NOKK orang lain),” tandasnya.
Registrasi kartu SIM berbasis biometrik ini akan berlaku untuk pengguna baru, mulai 1 Januari 2026 secara sukarela, dan diharapkan bisa berlaku secara menyeluruh pada 6 Juli mendatang.