Perjanjian PBB tentang Kejahatan Siber Siap Ditandatangani di Hanoi: Harapan dan Kekhawatiran Mengiringi

JAKARTA - Sebuah perjanjian bersejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memerangi kejahatan siber yang diperkirakan merugikan ekonomi global hingga triliunan dolar per tahun akan ditandatangani akhir pekan ini di Hanoi, Vietnam. Namun, di balik langkah besar itu, muncul kekhawatiran serius terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Konvensi ini akan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh sedikitnya 40 negara. PBB menyebutnya sebagai langkah tanpa preseden yang diharapkan dapat mempercepat serta memperkuat penanganan kejahatan siber lintas negara.

Namun, sejumlah aktivis, perusahaan teknologi besar, dan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM memperingatkan adanya bahasa dalam naskah perjanjian yang terlalu samar. Mereka khawatir ketentuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menekan kebebasan berekspresi atau bahkan memperluas praktik pengawasan pemerintah.

Uni Eropa dan Kanada telah menyatakan akan menandatangani pakta ini, sambil menegaskan adanya “mekanisme perlindungan HAM” di dalamnya. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak berkomentar apakah akan mengirim perwakilan ke acara penandatanganan tersebut.

Vietnam Dikecam karena Catatan HAM

Pemilihan Vietnam sebagai tuan rumah menuai kritik karena catatan hak asasi manusia yang buruk. Laporan Departemen Luar Negeri AS pada Agustus lalu menyoroti “pelanggaran serius terhadap kebebasan berekspresi daring” di negara itu.

Menurut Human Rights Watch, sedikitnya 40 orang telah ditangkap di Vietnam sepanjang tahun ini atas tuduhan menyebarkan konten yang dianggap menentang pemerintah. Meski demikian, pejabat Hanoi mengatakan tuan rumah melihat perjanjian ini sebagai peluang untuk memperkuat pertahanan siber nasional dan meningkatkan reputasi internasionalnya.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dijadwalkan hadir dalam upacara penandatanganan pada Sabtu mendatang.

Dicap sebagai “Perjanjian Pengawasan”

Koalisi Cybersecurity Tech Accord—yang beranggotakan raksasa teknologi seperti Meta dan Microsoft—menyebut pakta ini sebagai “surveillance treaty” atau perjanjian pengawasan, karena memungkinkan pertukaran data pribadi antarnegara dan berisiko “mempermudah, bukan mempersulit, pelaku kejahatan siber.”

Konvensi tersebut mencakup berbagai tindak kejahatan, mulai dari phishing dan ransomware hingga perdagangan daring dan ujaran kebencian. PBB memperkirakan kejahatan siber menimbulkan kerugian ekonomi global hingga triliunan dolar per tahun.

Namun, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM memperingatkan bahwa definisi kejahatan siber yang terlalu luas “sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan.”

Raman Jit Singh Chima dari lembaga advokasi Access Now menilai, perjanjian ini bisa dimanfaatkan untuk mengekstradisi individu yang dikejar pemerintahnya karena alasan politik. “Fakta bahwa perjanjian ini ditandatangani di Vietnam justru memberi sinyal buruk bagi para pembela HAM,” ujarnya.

Kekhawatiran terhadap Peretas Etis

Kementerian Keamanan Publik Vietnam mengakui peningkatan serangan siber terhadap infrastruktur vital dan korporasi besar. Kepala divisi keamanan siber, Le Xuan Minh, mengatakan bahwa kerja sama internasional melalui perjanjian ini dapat membantu mengidentifikasi pelaku lintas negara.

Namun, aktivis dan perusahaan teknologi memperingatkan risiko lain: perjanjian ini berpotensi mengkriminalisasi “peretas etis” (ethical hackers)—para peneliti keamanan yang menemukan celah sistem demi meningkatkan keamanan, bukan untuk mencuri data.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), yang memimpin perundingan perjanjian ini, menegaskan bahwa teks konvensi telah memasukkan perlindungan terhadap HAM dan memberi wewenang bagi negara untuk menolak permintaan kerja sama yang bertentangan dengan hukum internasional.

UNODC juga menambahkan bahwa perjanjian tersebut “mendorong negara-negara untuk memfasilitasi riset keamanan siber yang sah.”

Perjanjian ini bisa menjadi tonggak sejarah global dalam melawan kejahatan siber—atau sebaliknya, membuka era baru pengawasan digital yang melampaui batas privasi manusia.