AS Sanksi Jaringan Penipuan Siber Miliaran Dolar di Myanmar dan Kamboja

JAKARTA -Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap 19 entitas, termasuk perusahaan dan individu, di Myanmar dan Kamboja yang terlibat dalam operasi penipuan siber skala besar. Sanksi ini diumumkan oleh Departemen Keuangan AS pada 8 September 2025, menargetkan jaringan kriminal yang diduga mencuri lebih dari 10 miliar dolar AS dari warga AS pada 2024 saja, melalui penipuan investasi palsu, pencucian uang, dan perjudian ilegal.

Menurut pernyataan resmi Departemen Keuangan AS, industri penipuan siber di Asia Tenggara telah berkembang pesat, terutama sejak kudeta militer di Myanmar pada 2021. Jaringan kriminal ini merekrut korban secara paksa dari berbagai negara, termasuk dengan tawaran pekerjaan palsu, kemudian memaksa mereka bekerja di "kompleks penipuan" yang menyerupai penjara.

Korban, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang, dipaksa melakukan penipuan online seperti "pig butchering" (penipuan investasi kripto bertahap) dan sering mengalami kekerasan fisik, perbudakan utang, serta ancaman prostitusi paksa.

"Industri penipuan siber Asia Tenggara tidak hanya mengancam kesejahteraan dan keamanan finansial warga Amerika, tetapi juga menjadikan ribuan orang tunduk pada perbudakan modern," kata Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, John K. Hurley.

Sanksi ini bertujuan memutus aliran dana ke jaringan tersebut, yang berkembang di wilayah yang dikuasai milisi dan junta militer Myanmar.

Target Sanksi di Myanmar

Sembilan entitas yang disanksi berada di Shwe Kokko, sebuah kota di Negara Bagian Karen dekat perbatasan Thailand, yang dikenal sebagai pusat penipuan utama. Shwe Kokko didirikan pada 2017 oleh Yatai International Holding Group (perusahaan asal Hong Kong yang telah disanksi sebelumnya) dan Tentara Nasional Karen (KNA), kelompok bersenjata yang bersekutu dengan militer Myanmar.

• Individu dan Perusahaan Utama: Termasuk pengusaha China, She Zhijiang, pemilik Yatai International Holding Group dan Myanmar Yatai International Holding Group. Mereka dituduh membangun "Yatai New City" di Shwe Kokko, yang menjadi pusat perjudian ilegal, perdagangan narkoba, prostitusi, dan penipuan siber.
• Keterlibatan KNA: KNA, yang dipimpin oleh Saw Chit Thu dan dua putranya (Saw Htoo Eh Moo dan Saw Chit Chit), menyediakan lahan, keamanan bersenjata, dan utilitas untuk operasi penipuan. KNA telah disanksi sebelumnya pada Mei 2025 sebagai organisasi kriminal transnasional.
• Korban di Shwe Kokko: Korban direkrut dari seluruh dunia, dikurung, dan dipaksa menipu orang asing secara online. Beberapa laporan menyebutkan pemukulan dan pemerkosaan sebagai bentuk pemaksaan.

Pusat penipuan di Myanmar telah menyebar dari wilayah milisi ke area junta sejak 2021, menurut laporan Australian Strategic Policy Institute.

Target Sanksi di Kamboja

Sepuluh entitas lainnya disanksi di Kamboja, di mana pusat penipuan yang dijalankan oleh jaringan kriminal China fokus pada penipuan mata uang digital. Lokasi utama termasuk Sihanoukville dan Bavet, di mana kompleks-kompleks disamarkan sebagai kasino, hotel, dan kantor.

• Individu dan Perusahaan: Empat individu dan enam entitas, termasuk penasihat dekat mantan PM Hun Sen, Ly Yong Phat, dan konglomerat L.Y.P. Group-nya. Mereka dituduh menjalankan kompleks paksa kerja yang menyerupai penjara, dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
• Skala Masalah: Amnesty International menyebut beberapa pusat ini seperti penjara, dan pemerintah Kamboja dituduh mengabaikannya, meskipun dibantah. Estimasi menunjukkan sekitar 150.000 korban terperangkap di Kamboja.

Sanksi AS melarang transaksi keuangan dengan entitas ini dan membekukan aset di AS. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan sanksi ini melindungi warga AS dari "penipuan skala industri, kerja paksa, pelecehan fisik dan seksual, serta pencurian tabungan hasil kerja keras."

Juru bicara junta Myanmar dan pemerintah Kamboja belum merespons. Ini merupakan bagian dari upaya AS yang lebih luas, termasuk sanksi terhadap Huione Group di Kamboja pada Mei 2025 untuk pencucian uang terkait penipuan kripto.

Para ahli memperkirakan sanksi ini dapat mengurangi aktivitas penipuan hingga 15% di wilayah tersebut, meskipun jaringan kriminal mungkin berpindah lokasi. Warga AS didorong untuk waspada terhadap penipuan investasi online, terutama yang menjanjikan keuntungan cepat di kripto.