Komdigi Sebut akan Lakukan Uji Publik Roadmap AI Bulan Agustus

JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan diskusi dengan berbagai stakeholder dalam membuat peta jalan (roadmap) kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.

Sebelumnya, Komdigi menargetkan kalau roadmap ini akan rampung pada bulan Juli. Namun, Nezar menegaskan bahwa jadwal tersebut merupakan tenggat waktu untuk Komdigi berdiskusi dengan berbagai pihak.

"Sebetulnya bukan mundur, itu masih di dalam jadwal. Jadwalnya memang sampai dengan akhir Juli, kita melakukan diskusi dengan stakeholder, kemudian nanti hasilnya dicocokkan dengan benchmarking yang kita buat, lalu nanti akan disimpulkan, baru kemudian dia menjadi satu dokumen," kata Nezar saat ditemui di kantor Komdigi pada Senin, 21 Juli.

Sebelum dirilis secara resmi, draf tersebut nantinya masih akan diuji secara publik terlebih dahulu, untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat.

"Nanti setelah diskusi ini, kita simpulkan di akhir Juli, lalu nanti di bulan Agustus draft-nya akan kita bawa ke uji publik. Kita berharap di akhir Agustus dia sudah bisa jadi," tuturnya.

Bersamaan dengan perancangan roadmap AI, Nezar menyebutkan, Komdigi juga tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI. Yang diharapkan proses harmonnisasinya akan berlangsung hingga September tahun ini.

Nezar belum mengungkapkan apa saja poin-poin yang akan diatur dalam rancangan Perpres ini. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama dalam rancangan regulasi ini adalah untuk memberikan aturan yang mengingat terkait pemanfaatan AI di Tanah Air.

"Kita butuh regulasi, itu yang pertama. Karena perkembangan teknologi AI ini begitu cepat. Dari Generative AI, kita sekarang sudah bicara soal agentic AI. Nanti belum lagi dari agentic AI, menurut sejumlah pelaku industri di bidang ini, mereka akan menuju kepada physical AI," jelas Nezar.

Namun, yang pasti adalah, regulasi ini akan menjadi pedoman untuk semua Kementerian/Lembaga tetang bagaimana adopsi AI diberlakukan di sektor masing-masing.

"Misalnya, di pendidikan, kesehatan, transportasi, di layanan keuangan, dan lain-lain juga di pertanian, pertambangan. Itu lagi kita lihat tingkat kesiapan adopsinya sudah sejauh mana dan di bidang-bidang apa saja," tandasnya.