Kiamat AI Mungkin Bukan Datang dari Teknologinya, Tapi dari Kongres AS

JAKARTA - Amerika Serikat sedang menghadapi debat penting tentang siapa yang seharusnya mengatur kecerdasan buatan—apakah pemerintah federal di Washington atau negara bagian. Dengan usulan moratorium sepuluh tahun yang melarang negara bagian mengatur AI, para kritikus memperingatkan jutaan orang bisa kehilangan perlindungan saat pengaruh AI semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari.

AI tidak masuk secara perlahan ke dalam hidup kita—melainkan datang secara tiba-tiba. Saat OpenAI merilis ChatGPT untuk publik, pintu terbuka lebar. Seketika, puluhan alat AI yang kuat bisa digunakan siapa saja yang memiliki koneksi internet. Alat ini bisa membantu menulis, membuat kode, menghasilkan karya seni, hingga membuat video palsu yang hampir tak bisa dibedakan dari kenyataan.

Namun dengan kekuatan ini, muncul kekacauan. Deepfake menyesatkan publik, sementara penggunaan AI yang bermaksud baik bisa berujung pada konsekuensi nyata. Contohnya, pada 2023, mahasiswa di Texas A&M University-Commerce terancam gagal setelah seorang dosen menggunakan ChatGPT untuk “mendeteksi” kecurangan, tapi ternyata salah ketika mahasiswa menunjukkan bukti cap waktu Google Docs.

Alon Yamin, CEO Copyleaks, memahami betul hal ini. “Ketika detektor AI digunakan dalam pendidikan tanpa penjelasan atau konteks yang tepat, bisa menyebabkan tuduhan salah dan tekanan berlebihan pada siswa,” kata Yamin. 

Moratorium Regulasi AI di Amerika

Mengatur teknologi baru bukan hal baru. Misalnya, drone konsumen dulu tak punya aturan jelas sampai banyak kejadian seperti terbang di zona terlarang dan mengintip tetangga. FAA kemudian turun tangan dengan aturan pendaftaran dan batasan terbang. Contoh ini menunjukkan bagaimana pemerintah merespon teknologi yang berkembang cepat.

Namun dengan AI, perkembangan sangat cepat dan regulasi kesulitan mengejar. Alih-alih mempercepat regulasi, kini DPR justru berencana memberlakukan moratorium sepuluh tahun yang melarang negara bagian membuat aturan AI sendiri.

Jika disahkan, upaya negara bagian untuk menangani risiko AI akan dibekukan, dan seluruh kekuasaan regulasi akan berpusat di Washington. Aturan terkait deepfake dalam pemilu, AI dalam perekrutan kerja, perumahan, dan pendidikan akan tertunda.

Pendukung moratorium ini termasuk beberapa nama besar Silicon Valley. Mereka berpendapat bahwa “berlaku aturan berbeda-beda di tiap negara bagian” akan menyulitkan perusahaan teknologi, memperlambat inovasi, dan mengancam posisi Amerika melawan kompetitor global seperti China.

“AI tidak mengenal batas negara bagian, jadi pemerintah federal harus menetapkan aturan perdagangan antarnegara bagian. Kita tidak bisa punya 50 aturan berbeda,” kata Senator Bernie Moreno dari Ohio.

Presiden Microsoft Brad Smith juga mendukung kebutuhan waktu agar pembuat undang-undang federal bisa menyusun aturan.

Mengapa Moratorium Bisa Bermasalah

Namun para kritikus mengatakan moratorium berbahaya. Lebih dari 260 anggota legislatif dari seluruh 50 negara bagian menandatangani surat penolakan moratorium ini, karena mereka merasa akan kehilangan kebebasan bertindak. Banyak negara bagian selama ini bergerak lebih cepat dan fleksibel dibanding Kongres. Beberapa aturan yang sudah ada, seperti pelabelan deepfake di pemilu atau perlindungan privasi data, bisa hilang.

“AI memang menjanjikan, tapi juga berbahaya. Carolina Selatan sudah bekerja keras melindungi warga. Sekarang, alih-alih memberikan solusi nyata, Kongres malah membatasi kami dan memaksakan aturan satu ukuran untuk semua dari Washington. Itu bukan kepemimpinan, itu penyalahgunaan kekuasaan federal,” kata Jaksa Agung Carolina Selatan, Alan Wilson.

Dario Amodei, CEO Anthropic, menulis di New York Times bahwa “AI berkembang sangat cepat. Saya percaya dalam dua tahun AI bisa mengubah dunia secara fundamental; dalam 10 tahun, semuanya tak bisa diprediksi. Tanpa rencana federal yang jelas, moratorium ini memberi kita situasi terburuk—negara bagian tidak bisa bertindak, dan tidak ada kebijakan nasional sebagai pengaman.”

Risiko Menunggu Regulasi Federal

Debat tentang regulasi AI mungkin terasa abstrak, tapi menunggu bukan pilihan bagi banyak orang. Kasus Texas A&M bukan satu-satunya contoh penggunaan AI yang bermaksud baik tapi berakibat buruk.

Amazon pernah mencoba alat perekrutan bertenaga AI pada 2018 untuk mempercepat proses, tapi AI tersebut “belajar” dari data lamanya yang bias terhadap laki-laki dan akhirnya menolak pelamar perempuan. Amazon menghentikan proyek tersebut setelah kerusakan terjadi.

Risiko lain muncul saat Detroit menggunakan pengenalan wajah berbasis AI, yang menyebabkan penangkapan salah terhadap beberapa orang tak bersalah.

CEO Copyleaks mengatakan, “Kekhawatiran terbesar saya adalah normalisasi sistem AI yang tak transparan dan tak terawasi yang mengambil keputusan penting, terutama dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan. Tanpa transparansi, keadilan, dan pengawasan, kita berisiko menanam bias sistemik dan misinformasi di alat yang akan menyebar secara global.”

Negara bagian tidak diam saja saat AI berkembang pesat. Di seluruh AS, legislatif lokal mulai mengisi kekosongan regulasi, dengan undang-undang yang termasuk yang pertama di dunia menangani risiko AI.

Di South Dakota, baru-baru ini disahkan undang-undang pelabelan deepfake politik sebelum pemilu untuk melindungi pemilih dari video dan audio palsu.

California punya undang-undang privasi CCPA yang menjadi standar nasional dalam pengumpulan dan penggunaan data, termasuk data untuk pelatihan AI. Di New York, aturan baru mewajibkan perusahaan yang menggunakan AI dalam perekrutan transparan agar bias bisa diminimalkan.

Meski tidak sempurna, langkah ini menunjukkan negara bagian bisa bergerak lebih cepat dan fleksibel dibanding Kongres. Senator South Dakota Liz Larson berkata, “Saya bisa mengerti moratorium jika ada alternatif federal yang lebih baik. Tapi tidak ada. Itu membuat frustrasi. Jika mereka tidak mau bertindak, kami harus melakukannya.”

CEO Copyleaks menyarankan pendekatan tengah, “Pendekatan hybrid di mana pemerintah federal menetapkan standar minimum kuat, tapi negara bagian punya ruang untuk menyesuaikan atau memimpin di area tertentu, memungkinkan inovasi sekaligus akuntabilitas.”

Amerika berada di persimpangan jalan di era kecerdasan buatan. Perdebatan tentang siapa yang harus membuat aturan—Washington atau negara bagian—bukan hanya soal teknis hukum, tapi tentang seberapa cepat dan bijak kita merespons teknologi yang sudah membentuk kehidupan dan pekerjaan.

Jika moratorium sepuluh tahun terhadap regulasi AI negara bagian disahkan, ini bukan hanya penundaan, tapi taruhan besar bahwa tindakan federal akan datang tepat waktu dan cukup efektif. Namun dari kasus deepfake, algoritma bias, dan penangkapan salah, menunggu solusi satu ukuran untuk semua bisa berisiko besar bagi orang nyata.

Publik tak boleh hanya mengandalkan janji sukarela atau menunggu Kongres mengejar teknologi yang semakin cepat. Amerika butuh pendekatan yang lebih cerdas dan gesit dalam mengatur AI—yang memungkinkan negara bagian terus berinovasi dan melindungi warganya, sambil bekerja menuju standar nasional yang kuat dan jelas.