Google Berikan Rekomendasi untuk Rencana Aksi AI Pemerintahan Trump

JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, menetapkan kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu prioritas utama untuk memastikan Amerika Serikat menjadi pemimpin global dalam teknologi ini. Melalui perintah eksekutif pada Januari 2025, pemerintahan Trump menetapkan tenggat waktu bagi pemerintah AS untuk merancang kebijakan guna mencapai tujuan tersebut.

Sejak itu, perusahaan-perusahaan teknologi besar mulai memberikan rekomendasi mereka kepada pemerintah, termasuk Google, yang kini menyampaikan masukan dalam dokumen bertajuk "AI Action Plan."

Perintah eksekutif yang ditandatangani pada 23 Januari menetapkan batas waktu 180 hari bagi pemerintah AS, dengan dukungan sektor swasta, untuk merancang kebijakan guna "mempertahankan dan meningkatkan dominasi global Amerika dalam AI demi kesejahteraan manusia, daya saing ekonomi, dan keamanan nasional."

Dalam konteks ini, OpenAI sebelumnya telah mengajukan proposal yang kontroversial, termasuk usulan untuk membebaskan penggunaan konten berhak cipta dalam pelatihan AI serta melarang penggunaan teknologi AI DeepSeek dalam bidang politik dan militer.

Kini, Google ikut memberikan pandangannya terkait rencana aksi AI yang sedang disusun oleh pemerintah AS.

Dalam rekomendasinya, Google menekankan pentingnya infrastruktur yang kokoh untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan. Perusahaan asal Mountain View ini tidak hanya berfokus pada pembangunan pusat data tetapi juga pada aspek energi.

Beberapa laporan memperkirakan bahwa permintaan ke platform AI bisa mengonsumsi hingga 30 kali lebih banyak energi dibandingkan pencarian Google biasa.

Meskipun ada laporan pada Februari 2025 yang menyatakan angka tersebut mungkin berlebihan, tetap ada fakta bahwa permintaan ke layanan AI lebih boros energi dibandingkan mesin pencari tradisional. Oleh karena itu, Google mengusulkan agar pemerintah AS menetapkan kebijakan energi yang mendukung pengembangan AI di negara tersebut.

Selain itu, Google menyoroti pentingnya regulasi AI yang seragam. Perusahaan ini tidak menentang peraturan dalam pengembangan dan penerapan AI, tetapi menyarankan agar standar yang diterapkan bersifat nasional dan tidak berbeda-beda di tiap negara bagian.

Saat ini, berbagai negara bagian di AS memiliki aturan AI yang berbeda dan terkadang bertentangan satu sama lain, yang menurut Google justru menghambat kemajuan industri AI dalam negeri.

Meski mendukung regulasi, Google memperingatkan pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan yang terlalu ketat atau "reaksioner" yang bisa menghambat inovasi dalam industri AI.

Standarisasi AI Global

Selain kebijakan dalam negeri, Google juga menekankan bahwa pemerintah AS seharusnya memainkan peran utama dalam menetapkan standar dan protokol internasional dalam pengembangan AI, bekerja sama dengan negara-negara sekutu. Dengan posisi dominan di sektor ini, AS dapat lebih mudah mendorong terciptanya standar AI global yang sesuai dengan kepentingannya.

Lebih lanjut, Google mendorong pemerintah AS untuk menerapkan layanan berbasis AI dalam seluruh layanan federal. Menurut perusahaan tersebut, adopsi teknologi ini dalam birokrasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi dan layanan publik. Selain itu, langkah ini juga berpotensi menguntungkan Google dengan membuka peluang baru dalam kontrak pemerintah terkait teknologi AI.

Dengan berbagai rekomendasi ini, Google berharap agar pemerintah AS dapat merancang kebijakan AI yang tidak hanya memastikan dominasi Amerika Serikat di sektor ini, tetapi juga mendorong pertumbuhan inovasi tanpa hambatan regulasi yang berlebihan.