Pilkada Serentak, Menteri Meutya Hafid Ingatkan Masyarakat Hindari Informasi yang Belum Terverifikasi

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan kembali masyarakat Indonesia untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam momentum Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 karena menjadi penentu masa depan bangsa.

"Gunakan hak pilih Anda dengan penuh tanggung jawab. Pilihan Anda menentukan masa depan daerah anda dan Indonesia," kata Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Menkomdigi Meutya Hafid dalam Pilkada 2024 juga telah memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) dekat rumahnya hal itu terpantau melalui Instagram pribadinya @meutya_hafid.

Ia membagikan kegiatannya sebelum dan sesudah memberikan suara di TPS 94 di Cibubur, kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ia didampingi suami dan anaknya dalam pesta demokrasi kali ini.

Dalam pesta demokrasi kali ini, Meutya mengajak masyarakat untuk bisa menjaga semangat persatuan tidak hanya di dunia nyata tapi juga di ruang digital.

Ia berpesan agar masyarakat harus guyub saat membagikan informasi seputar Pilkada 2024 dan menyarankan agar masyarakat menghindari provokasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, hal itu diperlukan agar Pilkada Serentak 2024 bisa sukses terselenggara melibatkan peran aktif masyarakat yang menjaganya agar berlangsung damai, jujur, dan adil.

Dalam hal menjaga Pilkada Damai 2024, Kemkomdigi sebelumnya juga telah menyiapkan lima program utama yang diungkap pada Kamis (7/11).

Lima program utama tersebut terdiri dari SMS blast dan ekosistem media digital; monitoring dan pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR); dukungan logistik; pengamanan ruang digital; dan komunikasi publik.

Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung pada 27 November 2024 diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Total pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada Serentak 2024 mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri atas 103 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.